Badan Pusat Statistik (BPS): Jantung Data Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan

Di balik setiap kebijakan strategis, perencanaan pembangunan yang matang, dan evaluasi program pemerintah yang efektif, terdapat satu fondasi krusial: data statistik yang akurat, relevan, dan terpercaya. Di Indonesia, peran vital ini diemban oleh Badan Pusat Statistik, atau yang lebih dikenal dengan akronim BPS. Lebih dari sekadar lembaga pengumpul angka, BPS adalah penjaga gerbang informasi statistik negara, penyedia potret utuh tentang kondisi sosial, ekonomi, dan demografi bangsa.

BPS tidak hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data, tetapi juga untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi standar kualitas internasional dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya, mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, pelaku bisnis, hingga masyarakat umum. Keberadaan BPS dengan integritas dan independensinya menjadi pilar utama dalam membangun negara yang berdasarkan bukti (evidence-based policy making), mendorong transparansi, dan memungkinkan partisipasi publik yang lebih informatif.

Artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk BPS, mulai dari sejarah panjangnya, visi dan misi yang melandasi setiap geraknya, tugas pokok dan fungsi yang diemban, hingga metodologi canggih yang digunakan untuk menghasilkan data berkualitas. Kita juga akan menelusuri bagaimana data BPS dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, tantangan yang dihadapi di era digital, inovasi yang terus dikembangkan, serta perannya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

1. Sejarah Panjang BPS: Dari Dulu Hingga Kini

Sejarah Badan Pusat Statistik berakar jauh ke masa kolonial Belanda, menunjukkan bahwa kebutuhan akan data statistik telah ada sejak lama untuk keperluan administrasi dan perencanaan. Lembaga statistik pertama di Hindia Belanda didirikan pada tahun 1920 dengan nama Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS). Fungsi utamanya saat itu adalah mengumpulkan data untuk kepentingan administrasi kolonial, seperti demografi, pertanian, dan perdagangan. CKS telah melakukan beberapa sensus penting, termasuk Sensus Penduduk tahun 1930 yang menjadi rujukan penting dalam studi kependudukan Indonesia di masa itu.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, lembaga ini terus beroperasi dan mengalami berbagai perubahan nama dan restrukturisasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan negara baru. Pada tahun 1960, CKS diubah menjadi Biro Pusat Statistik, yang kemudian disingkat menjadi BPS. Perubahan ini menandai penguatan peran lembaga statistik dalam mendukung pembangunan nasional yang baru dirintis.

Tonggak sejarah penting selanjutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan statistik di Indonesia, memberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada BPS sebagai lembaga statistik utama. Dengan adanya UU ini, BPS memiliki payung hukum untuk melakukan sensus dan survei secara sistematis dan nasional, serta memastikan kerahasiaan data individu yang dikumpulkan.

Pada masa Orde Baru, peran BPS semakin sentral dalam mendukung perencanaan pembangunan lima tahun (Repelita). Data-data yang dihasilkan BPS menjadi instrumen vital dalam perumusan kebijakan ekonomi, sosial, dan demografi. BPS terus melakukan sensus penduduk setiap sepuluh tahun, sensus pertanian setiap sepuluh tahun, dan sensus ekonomi setiap sepuluh tahun, yang menjadi sumber data dasar utama bagi pemerintah dan berbagai pihak.

Era reformasi membawa tantangan dan peluang baru bagi BPS. Kebutuhan akan data yang lebih transparan, akuntabel, dan real-time semakin meningkat. Untuk merespons dinamika ini, pada tahun 1997, diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. UU ini menggantikan UU tahun 1960 dan membawa perubahan signifikan, termasuk penguatan kedudukan BPS sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta penekanan pada pengembangan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu.

Dalam perkembangannya, BPS tidak hanya fokus pada pengumpulan data primer, tetapi juga pada pembinaan statistik sektoral dan statistik khusus yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga lain atau masyarakat. BPS juga proaktif dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data, termasuk penggunaan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan pemanfaatan data besar (big data).

Sejak pendiriannya, BPS telah menjadi saksi dan pencatat perjalanan bangsa Indonesia. Setiap sensus, setiap survei, setiap publikasi yang dikeluarkan BPS adalah cerminan dari dinamika dan perkembangan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Keberlangsungan dan evolusi BPS adalah bukti nyata akan pentingnya informasi statistik sebagai kompas navigasi dalam perjalanan pembangunan sebuah negara.

2. Visi dan Misi BPS: Arah dan Komitmen Menuju Statistik Prima

Sebagai institusi vital, BPS memiliki visi dan misi yang jelas sebagai panduan dalam setiap aktivitasnya. Visi ini menggambarkan cita-cita jangka panjang, sementara misi adalah langkah-langkah strategis untuk mencapai visi tersebut. Keduanya mencerminkan komitmen BPS untuk melayani bangsa melalui data statistik yang berkualitas.

2.1. Visi BPS

"Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Indonesia Maju"

Visi ini menggarisbawahi beberapa poin penting:

• Pelopor Data Statistik: BPS bercita-cita menjadi yang terdepan dalam inovasi metodologi, penggunaan teknologi, dan pengembangan konsep statistik di Indonesia. Ini berarti BPS tidak hanya mengikuti perkembangan, tetapi juga menciptakan tren baru dalam dunia statistik nasional.
• Terpercaya: Kepercayaan adalah modal utama BPS. Data yang dihasilkan harus akurat, objektif, relevan, tepat waktu, dan mudah diakses. Kepercayaan ini dibangun melalui metodologi yang sahih, proses pengolahan yang transparan, dan independensi dari kepentingan politik atau golongan manapun.
• Untuk Indonesia Maju: Tujuan akhir dari semua upaya BPS adalah untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia. Data statistik menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang tepat sasaran, evaluasi program yang efektif, dan pengambilan keputusan yang informed di berbagai sektor, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.2. Misi BPS

Untuk mencapai visi tersebut, BPS mengemban beberapa misi utama:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas Tinggi dan Relevan:

   Misi ini berfokus pada inti tugas BPS. Kualitas tinggi berarti data harus akurat, konsisten, lengkap, dan memenuhi standar statistik internasional. Relevan berarti data yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat umum. Ini mencakup tidak hanya data dasar seperti sensus, tetapi juga data-data tematik yang spesifik untuk isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, ekonomi digital, atau ketahanan pangan.

2. Meningkatkan Kapasitas dan Literasi Statistik Masyarakat:

   BPS tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga berupaya agar data tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal. Misi ini melibatkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia BPS, tetapi juga edukasi kepada publik tentang pentingnya statistik, bagaimana cara membaca dan menginterpretasikan data, serta etika penggunaan data statistik. Ini termasuk pengembangan program pelatihan, publikasi yang mudah dipahami, dan fasilitasi akses data yang user-friendly.

3. Mengembangkan dan Mengelola Sistem Statistik Nasional (SSN) yang Terpadu:

   SSN adalah kerangka kerja yang memastikan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan statistik (BPS, kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, swasta) bekerja secara harmonis dan terstandardisasi. BPS berperan sebagai pembina dan koordinator dalam SSN, memastikan adanya standar klasifikasi, definisi, dan metodologi yang seragam agar data dari berbagai sumber dapat dibandingkan dan diintegrasikan. Tujuannya adalah menghindari duplikasi, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan data yang konsisten secara nasional.

4. Menerapkan Tata Kelola Organisasi yang Modern dan Akuntabel:

   Untuk mendukung pelaksanaan misi-misi di atas, BPS berkomitmen untuk menjadi organisasi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Ini mencakup adopsi teknologi informasi terkini, pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, serta penerapan sistem manajemen kualitas yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa BPS dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, menjaga independensi, serta mempertahankan kepercayaan publik.

Dengan visi dan misi yang kuat ini, BPS terus berupaya menjadi fondasi informasi yang kokoh bagi kemajuan Indonesia di berbagai bidang.

3. Tugas Pokok dan Fungsi BPS: Pilar Utama Sistem Statistik Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan peraturan turunannya, BPS memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat luas dan strategis dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia. Tugas dan fungsi ini mencakup seluruh siklus statistik, mulai dari perencanaan hingga diseminasi.

3.1. Tugas Pokok BPS

1. Melaksanakan Survei Statistik Dasar, Sensus, dan Kompilasi Produk Administrasi:

   Ini adalah inti dari tugas BPS. BPS secara rutin melaksanakan berbagai sensus dan survei berskala besar untuk mengumpulkan data dasar yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Contohnya adalah Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Selain itu, BPS juga mengkompilasi data dari catatan administrasi yang ada di kementerian/lembaga lain untuk menghasilkan statistik yang komprehensif. Proses ini memerlukan perencanaan yang cermat, desain survei yang kokoh, pengumpulan data di lapangan yang masif, hingga pengolahan data yang teliti.

   Pelaksanaan sensus dan survei oleh BPS adalah proyek logistik yang sangat kompleks, melibatkan puluhan hingga ratusan ribu petugas lapangan di seluruh pelosok negeri. Setiap data yang terkumpul harus melewati serangkaian validasi dan verifikasi untuk memastikan akurasi dan konsistensinya. Data ini menjadi fondasi bagi perhitungan indikator makro ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, tingkat kemiskinan, dan berbagai indeks pembangunan manusia.

2. Menyediakan Data untuk Keperluan Pemerintah dan Masyarakat:

   Data yang dihasilkan BPS adalah barang publik yang harus dapat diakses oleh semua pihak. BPS bertanggung jawab untuk menyajikan data secara mudah dipahami melalui berbagai platform, mulai dari publikasi cetak, publikasi digital, website resmi, hingga aplikasi data interaktif. Data ini digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan, oleh dunia usaha untuk membuat keputusan investasi, oleh akademisi untuk penelitian, dan oleh masyarakat untuk meningkatkan literasi statistik dan partisipasi dalam pembangunan.

   Penyediaan data ini juga mencakup aspek open data, di mana data mentah atau agregat tinggi dapat diunduh dan digunakan kembali oleh publik dengan lisensi yang sesuai. Hal ini mendorong inovasi dan pengembangan aplikasi atau penelitian lebih lanjut berbasis data BPS.

3. Membina dan Mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN):

   SSN adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh kegiatan statistik di Indonesia, melibatkan statistik dasar (oleh BPS), statistik sektoral (oleh kementerian/lembaga), dan statistik khusus (oleh pihak lain). BPS berperan sebagai pembina dan koordinator, bertanggung jawab untuk menetapkan standar, metodologi, dan klasifikasi statistik yang berlaku secara nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan data yang seragam, dapat dibandingkan, dan interoperabel di seluruh Indonesia, sehingga menghasilkan gambaran yang konsisten tentang kondisi negara.

   Pembinaan ini meliputi pelatihan bagi SDM statistik di kementerian/lembaga, penyusunan pedoman, serta pemberian rekomendasi teknis untuk kegiatan statistik yang dilakukan oleh instansi lain. Dengan SSN yang kuat, diharapkan tidak ada tumpang tindih dalam pengumpulan data dan semua data dapat saling melengkapi untuk kepentingan pembangunan.

3.2. Fungsi BPS

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPS mengemban berbagai fungsi, antara lain:

1. Perencanaan, Perumusan, dan Penetapan Kebijakan Teknis Statistik:

   BPS merencanakan strategi statistik nasional, merumuskan kebijakan teknis terkait metodologi, klasifikasi, definisi, dan kode etik statistik. Ini memastikan bahwa semua kegiatan statistik di Indonesia dilakukan dengan standar profesionalisme yang tinggi dan menghasilkan data yang konsisten serta komparabel secara internasional. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga integritas dan objektivitas data statistik.

2. Penyelenggaraan Statistik Dasar:

   Fungsi ini adalah implementasi dari tugas pokok BPS dalam melaksanakan sensus dan survei yang bersifat dasar. Meliputi semua tahapan: perencanaan, persiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data statistik dasar yang mencakup berbagai sektor seperti demografi, sosial, ekonomi, pertanian, dan lingkungan.

   Sebagai contoh, dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk, BPS merancang kuesioner, merekrut dan melatih petugas, menentukan unit sensus (rumah tangga), mengumpulkan data dari jutaan rumah tangga, melakukan verifikasi, mengolah data mentah menjadi data agregat, menganalisis tren kependudukan, dan akhirnya mempublikasikan hasilnya. Proses ini memerlukan koordinasi yang sangat luas dan sumber daya yang besar.

3. Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Statistik Khusus:

   BPS tidak bekerja sendiri. Banyak kementerian/lembaga lain yang juga menghasilkan data statistik (statistik sektoral), misalnya Kementerian Kesehatan dengan data kesehatan, Kementerian Pendidikan dengan data pendidikan, atau Bank Indonesia dengan data moneter. BPS berfungsi sebagai pembina dan koordinator agar data-data sektoral ini konsisten dengan statistik dasar dan dapat diintegrasikan dalam SSN. BPS juga memberikan rekomendasi teknis untuk statistik khusus yang mungkin dilakukan oleh lembaga riset atau swasta.

   Fungsi ini memastikan bahwa semua data statistik yang dihasilkan di Indonesia memiliki kualitas yang setara dan menggunakan standar yang harmonis. Ini meminimalkan perbedaan data antarinstansi dan memudahkan pengguna data untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan akurat.

4. Fasilitasi dan Promosi Diseminasi Statistik:

   Data yang berkualitas tidak akan berguna jika tidak disebarluaskan dan dimanfaatkan. BPS memiliki fungsi untuk memfasilitasi akses terhadap data melalui berbagai sarana, seperti website, portal data, perpustakaan statistik, layanan konsultasi, dan pusat data. BPS juga secara aktif mempromosikan literasi statistik dan pentingnya penggunaan data dalam pengambilan keputusan di berbagai lapisan masyarakat.

   Promosi ini juga dilakukan melalui publikasi rutin, seperti Berita Resmi Statistik (BRS) yang dikeluarkan setiap bulan, triwulan, atau tahunan, serta berbagai publikasi tematik. BPS juga aktif menyelenggarakan forum diskusi, seminar, dan lokakarya untuk berinteraksi dengan pengguna data dan mendapatkan masukan.

5. Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Statistik:

   Untuk menjaga kualitas dan integritas SSN, BPS juga memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan statistik oleh kementerian/lembaga lain. Ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar statistik yang telah ditetapkan dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini penting untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan secara nasional.

6. Pengembangan Sistem Informasi Statistik:

   BPS terus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi statistik yang terintegrasi, mulai dari sistem pengumpulan data di lapangan, sistem pengolahan dan validasi, hingga sistem diseminasi data ke publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kunci dalam fungsi ini untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam seluruh siklus statistik.

   Ini termasuk pengembangan aplikasi untuk petugas lapangan, database terpusat, sistem manajemen metadata, hingga portal data interaktif yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi data dengan lebih dinamis. Adopsi teknologi seperti komputasi awan (cloud computing) dan analisis data besar (big data analytics) juga menjadi bagian dari upaya ini.

Dengan berbagai tugas dan fungsi ini, BPS berdiri sebagai institusi yang tak tergantikan dalam sistem pemerintahan dan pembangunan Indonesia, menyediakan landasan informasi yang kuat untuk kemajuan bangsa.

4. Metodologi Statistik BPS: Menjamin Kualitas dan Akurasi Data

Kualitas data statistik yang dihasilkan BPS tidak lepas dari metodologi yang ketat dan standar internasional yang diterapkan dalam setiap tahapan. Dari perencanaan hingga diseminasi, setiap langkah dilakukan dengan cermat untuk memastikan data akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1. Perencanaan dan Desain Survei/Sensus

Tahap ini adalah fondasi utama. BPS memulai dengan mendefinisikan tujuan statistik, ruang lingkup, populasi sasaran, dan indikator kunci yang ingin diukur. Ini melibatkan:

• Perumusan Konsep dan Definisi: Menetapkan definisi standar untuk setiap variabel (misalnya, definisi pengangguran, rumah tangga, usaha mikro) yang konsisten dengan standar internasional agar data dapat dibandingkan.
• Desain Sampel (untuk survei): Menggunakan teknik sampling probabilitas yang canggih (misalnya, stratified multi-stage random sampling) untuk memastikan sampel representatif dan hasil survei dapat digeneralisasikan ke populasi. BPS memiliki kerangka sampel (sampling frame) yang terus diperbarui.
• Pengembangan Kuesioner: Merancang instrumen pengumpulan data yang jelas, tidak ambigu, dan terstruktur. Kuesioner selalu diuji coba (pilot test) untuk mengidentifikasi potensi masalah dan menyempurnakannya.
• Penentuan Metodologi Pengumpulan Data: Memilih metode yang paling sesuai, apakah wawancara tatap muka, wawancara telepon, pengisian mandiri melalui web, atau kombinasi dari beberapa metode.

4.2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data BPS telah berevolusi seiring waktu, dari manual ke digital:

• Wawancara Tatap Muka (PAPI/CAPI): Petugas statistik BPS mengunjungi responden secara langsung. Dahulu menggunakan kuesioner kertas (PAPI - Paper and Pencil Interviewing), kini semakin banyak menggunakan perangkat tablet atau smartphone (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing) yang terintegrasi dengan sistem pusat. CAPI membantu validasi data di lapangan, mengurangi kesalahan entri, dan mempercepat proses.
• Wawancara Telepon (CATI): Digunakan untuk survei tertentu, terutama yang membutuhkan kecepatan dan memiliki populasi sasaran yang mudah dijangkau via telepon.
• Pengisian Mandiri Berbasis Web (CAWI): Responden mengisi kuesioner secara daring melalui portal web. Ini efisien, terutama untuk sensus atau survei besar yang melibatkan banyak pihak yang melek teknologi. Contohnya, Sensus Penduduk Online.
• Pemanfaatan Data Administrasi: BPS juga mengkompilasi dan mengintegrasikan data yang berasal dari catatan administrasi kementerian/lembaga lain (misalnya, data impor/ekspor dari bea cukai, data izin usaha dari kementerian terkait). Data ini harus distandardisasi agar sesuai dengan definisi statistik BPS.
• Pemanfaatan Data Besar (Big Data): BPS mulai menjajaki penggunaan sumber data non-tradisional seperti data dari media sosial, satelit, sensor, atau transaksi digital untuk melengkapi data konvensional, meskipun ini masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan metodologi khusus untuk memastikan kualitas dan privasi.

4.3. Pengolahan dan Validasi Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan yang ketat:

• Entri Data: Data dari kuesioner kertas dimasukkan ke dalam sistem komputer. Dengan CAPI/CAWI, proses entri terjadi secara otomatis.
• Validasi dan Editing: Data diperiksa secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan logis, inkonsistensi, atau nilai yang tidak wajar. Ini bisa dilakukan secara otomatis oleh sistem atau secara manual oleh petugas.
• Koding: Mengubah jawaban kualitatif menjadi kode numerik untuk memfasilitasi analisis statistik. Misalnya, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, atau jenis komoditas.
• Imputasi: Jika ada data yang hilang (missing data), BPS menggunakan metode statistik untuk mengisi nilai yang kosong secara rasional, memastikan integritas set data.
• Agregasi: Menggabungkan data individu menjadi data agregat pada berbagai tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional) sesuai dengan kebutuhan analisis.

4.4. Analisis Statistik

Pada tahap ini, data diubah menjadi informasi dan pengetahuan:

• Analisis Deskriptif: Menghitung rata-rata, median, modus, persentase, frekuensi, dan ukuran penyebaran untuk menggambarkan karakteristik data.
• Analisis Inferensial: Menggunakan metode statistik yang lebih canggih untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel, menguji hipotesis, dan memodelkan hubungan antar variabel. Contohnya, regresi, korelasi, analisis varians.
• Analisis Tren dan Proyeksi: Mengidentifikasi pola dan tren data sepanjang waktu, serta membuat proyeksi atau perkiraan untuk masa depan (misalnya, proyeksi penduduk).
• Analisis Tematik: Menggali data untuk menjawab pertanyaan spesifik atau isu-isu tertentu (misalnya, dampak pandemi terhadap ketenagakerjaan, pola konsumsi masyarakat).
• Penghitungan Indikator: Menghitung berbagai indikator penting seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), inflasi, indeks harga konsumen, tingkat kemiskinan, Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.5. Diseminasi dan Interpretasi

Langkah terakhir adalah menyebarluaskan hasil statistik kepada pengguna:

• Publikasi Cetak dan Digital: Menerbitkan buku, majalah, infografis, dan laporan statistik dalam format cetak maupun digital.
• Berita Resmi Statistik (BRS): Publikasi rutin yang berisi indikator-indikator penting dan sering diperbarui (bulanan, triwulanan).
• Website dan Portal Data: Menyediakan akses data melalui website resmi BPS (www.bps.go.id) dan data.bps.go.id, dengan fitur pencarian, unduh data, dan visualisasi interaktif.
• Database dan API: Menyediakan akses ke basis data mentah atau melalui Application Programming Interface (API) untuk pengembang aplikasi dan peneliti.
• Workshop dan Seminar: Mengadakan kegiatan untuk menjelaskan hasil statistik dan membantu pengguna dalam interpretasinya.
• Layanan Konsultasi: BPS menyediakan layanan konsultasi bagi pengguna data yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau bantuan dalam memahami data.

Seluruh proses metodologi ini selalu berada di bawah pengawasan ketat dan terus dievaluasi serta ditingkatkan sesuai dengan perkembangan ilmu statistik dan teknologi informasi. BPS juga memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Dasar Statistik Resmi PBB, yang menjamin independensi, objektivitas, relevansi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan statistik.

5. Jenis-jenis Data Statistik yang Dihasilkan BPS: Potret Lengkap Indonesia

BPS menghasilkan beragam jenis data statistik yang esensial untuk memahami dan mengelola pembangunan Indonesia. Data ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama berdasarkan sumber dan metodologi pengumpulannya.

5.1. Sensus

Sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan terhadap seluruh unit populasi (disebut juga enumerasi lengkap). BPS secara rutin melaksanakan tiga sensus besar:

1. Sensus Penduduk (SP):

   Dilaksanakan setiap 10 tahun sekali (berakhir dengan angka 0, misal 2020, 2030). Sensus Penduduk bertujuan untuk mendapatkan data dasar kependudukan secara menyeluruh, mencakup jumlah penduduk, komposisi menurut umur dan jenis kelamin, distribusi geografis, migrasi, karakteristik pendidikan, dan karakteristik lainnya. Data ini sangat penting untuk proyeksi penduduk, perencanaan pembangunan sosial, penyusunan daftar pemilih, dan alokasi sumber daya.

   Sensus Penduduk 2020, misalnya, merupakan sensus pertama yang mengkombinasikan data registrasi penduduk (data administrasi dari Ditjen Dukcapil) dengan survei lapangan (metode kombinasi), serta inovasi pengumpulan data melalui Sensus Penduduk Online yang memungkinkan masyarakat mengisi data secara mandiri. Inovasi ini menunjukkan adaptasi BPS terhadap perkembangan teknologi dan efisiensi pengumpulan data.

2. Sensus Pertanian (ST):

   Dilaksanakan setiap 10 tahun sekali (berakhir dengan angka 3, misal 2023, 2033). Sensus Pertanian bertujuan untuk mendapatkan data lengkap tentang struktur pertanian Indonesia, termasuk rumah tangga petani, luas lahan, jenis komoditas yang diusahakan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan), tenaga kerja di sektor pertanian, penggunaan teknologi, dan kepemilikan aset pertanian. Data ini vital untuk perencanaan kebijakan pangan, ketahanan pangan, pengembangan sektor pertanian, dan evaluasi program-program pertanian.

   Sensus Pertanian juga menyediakan data dasar untuk survei pertanian lanjutan, serta menjadi rujukan utama bagi Kementerian Pertanian dan lembaga lain yang terkait dengan sektor pertanian. Data ini juga mencakup aspek lingkungan dalam pertanian, seperti penggunaan pupuk dan pestisida, serta praktik pertanian berkelanjutan.

3. Sensus Ekonomi (SE):

   Dilaksanakan setiap 10 tahun sekali (berakhir dengan angka 6, misal 2016, 2026). Sensus Ekonomi mengumpulkan data tentang seluruh unit usaha/perusahaan (selain pertanian) yang ada di Indonesia. Cakupannya sangat luas, meliputi sektor industri, perdagangan, jasa, konstruksi, transportasi, keuangan, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan antara lain mencakup jumlah unit usaha, tenaga kerja, omzet, pengeluaran, input produksi, dan struktur modal. Informasi ini penting untuk mengetahui struktur ekonomi, pola distribusi, kinerja sektor-sektor ekonomi, dan perencanaan kebijakan industri serta perdagangan.

   Sensus Ekonomi juga menjadi fondasi untuk perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi produksi, serta untuk penyusunan kerangka sampel survei-survei ekonomi lanjutan seperti Survei Industri dan Survei Perdagangan. Data ini membantu pemerintah memahami lanskap bisnis nasional dan potensi ekonomi di setiap daerah.

5.2. Survei

Selain sensus, BPS secara rutin melaksanakan berbagai survei dengan metode pengambilan sampel. Survei memungkinkan pengumpulan data yang lebih rinci dan sering untuk berbagai indikator. Beberapa survei kunci BPS meliputi:

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas):

   Dilaksanakan setiap tahun, bahkan beberapa komponen dilaksanakan triwulanan. Susenas adalah survei multi-topik yang sangat penting untuk memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi pengeluaran rumah tangga, konsumsi makanan dan non-makanan, pendapatan, kondisi perumahan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap fasilitas publik. Susenas menjadi sumber utama data kemiskinan, ketimpangan (Gini Ratio), dan indikator sosial lainnya.

   Data Susenas memiliki cakupan hingga tingkat kabupaten/kota, memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Survei ini juga menjadi dasar untuk monitoring dan evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas):

   Dilaksanakan dua kali setahun (Februari dan Agustus). Sakernas adalah sumber utama data ketenagakerjaan di Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran (terbuka dan terselubung), tingkat kesempatan kerja, jam kerja, status pekerjaan, sektor pekerjaan, dan pendidikan tenaga kerja. Data Sakernas digunakan untuk analisis pasar kerja, perumusan kebijakan ketenagakerjaan, dan evaluasi program pelatihan kerja.

   Angka pengangguran yang dirilis BPS dari Sakernas selalu menjadi sorotan utama, karena mencerminkan dinamika ekonomi dan daya serap pasar tenaga kerja. Data ini juga membedah struktur ketenagakerjaan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah, memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi pasar tenaga kerja nasional.

3. Survei Harga Konsumen (SHK):

   Dilaksanakan setiap bulan di sejumlah kota di Indonesia. SHK mengumpulkan data harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Data ini digunakan untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi. Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang paling penting, memengaruhi daya beli masyarakat dan menjadi perhatian utama Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Pengumpulan data SHK dilakukan setiap hari, minggu, dan bulan oleh petugas lapangan yang terlatih.

   SHK mencakup ribuan komoditas dan jasa, mulai dari makanan, pakaian, perumahan, transportasi, hingga pendidikan dan rekreasi. Data ini juga menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) dan kebijakan harga lainnya.

4. Survei Industri:

   Dilaksanakan secara rutin untuk mengumpulkan data tentang kinerja sektor industri manufaktur, meliputi jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai produksi, nilai tambah, investasi, dan bahan baku. Survei ini biasanya dibagi berdasarkan skala usaha (besar, sedang, kecil, mikro) dan frekuensi yang berbeda.

5. Survei Perdagangan:

   Mengumpulkan data tentang aktivitas perdagangan besar dan eceran, meliputi jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai penjualan, nilai pembelian, dan margin perdagangan. Data ini penting untuk menganalisis dinamika sektor perdagangan dan kontribusinya terhadap PDB.

6. Survei Khusus Lainnya:

   BPS juga melaksanakan survei-survei tematik atau khusus sesuai kebutuhan, misalnya Survei Biaya Hidup (SBH) untuk memperbarui paket komoditas IHK, Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Survei Angkutan Barang, atau survei-survei terkait lingkungan hidup.

5.3. Kompilasi Produk Administrasi (KPA)

BPS tidak hanya mengumpulkan data primer, tetapi juga mengkompilasi dan mengolah data yang berasal dari catatan administrasi lembaga lain. Contohnya adalah data impor/ekspor dari Bea Cukai, data registrasi penduduk dari Dukcapil, data pariwisata dari Kementerian Pariwisata, atau data iklim dari BMKG. BPS memverifikasi, menstandarkan, dan mengolah data ini agar sesuai dengan definisi statistik dan dapat diintegrasikan dengan data lain untuk menghasilkan statistik yang lebih lengkap.

Pemanfaatan KPA ini semakin intensif dilakukan BPS sebagai bagian dari efisiensi dan inovasi, mengurangi beban responden dan biaya pengumpulan data primer, sambil tetap menjaga kualitas informasi. Pendekatan ini juga memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) dengan mendorong lembaga lain untuk menghasilkan data administrasi yang berkualitas dan relevan untuk keperluan statistik.

Kombinasi antara sensus yang komprehensif, survei yang mendalam dan rutin, serta pemanfaatan data administrasi, memungkinkan BPS untuk menyajikan potret yang lengkap, dinamis, dan multidimensional tentang kondisi Indonesia.

6. Pentingnya Data BPS bagi Pembangunan Nasional

Data yang dihasilkan oleh BPS memiliki peran krusial dan tak tergantikan dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Ibarat kompas bagi sebuah kapal, data statistik BPS memandu arah kebijakan, membantu mengevaluasi kemajuan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada informasi yang valid.

6.1. Perencanaan Pembangunan

Setiap dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sangat bergantung pada data BPS. Data ini digunakan untuk:

• Mengidentifikasi Masalah dan Potensi: Data tentang kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, kualitas pendidikan, atau potensi ekonomi daerah membantu pemerintah memahami di mana masalah paling mendesak dan di mana peluang terbesar berada.
• Menetapkan Target dan Indikator: Sasaran pembangunan (misalnya, penurunan angka kemiskinan menjadi X%, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi Y%) ditetapkan berdasarkan data historis dan proyeksi BPS. Indikator-indikator ini kemudian digunakan untuk mengukur keberhasilan.
• Alokasi Sumber Daya: Data demografi, ekonomi, dan sosial BPS membantu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, membangun infrastruktur, atau menyalurkan bantuan sosial secara adil dan tepat sasaran ke wilayah atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
• Pembuatan Proyeksi: Proyeksi penduduk BPS menjadi dasar bagi perencanaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pangan di masa depan.

6.2. Evaluasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Data BPS adalah alat utama untuk mengevaluasi apakah kebijakan atau program pemerintah telah mencapai tujuannya dan memberikan dampak yang diharapkan.

• Mengukur Dampak: Setelah program intervensi sosial (misalnya bantuan langsung tunai) dilaksanakan, data Susenas BPS dapat digunakan untuk melihat perubahan pada tingkat kemiskinan atau pengeluaran rumah tangga.
• Identifikasi Efektivitas: Data Sakernas BPS dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan kerja dalam menurunkan angka pengangguran.
• Akuntabilitas Publik: Dengan data BPS yang transparan, publik dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan. Ini mendorong akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

6.3. Pengambilan Keputusan Bisnis dan Investasi

Bagi sektor swasta, data BPS adalah intelijen pasar yang tak ternilai:

• Identifikasi Pasar Potensial: Data demografi (jumlah penduduk, komposisi umur) dan ekonomi (daya beli, pola konsumsi) BPS membantu perusahaan mengidentifikasi pasar potensial untuk produk dan layanan mereka.
• Analisis Tren Ekonomi: Data PDB, inflasi, indeks harga, dan pertumbuhan sektoral dari BPS membantu investor dan pelaku bisnis memahami kondisi ekonomi makro, memprediksi permintaan, dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.
• Lokasi Bisnis: Data spasial BPS (misalnya, kepadatan penduduk, fasilitas umum) dapat membantu perusahaan menentukan lokasi strategis untuk pabrik, toko, atau kantor cabang.
• Analisis Rantai Pasok: Data pertanian BPS dapat membantu industri makanan dan minuman dalam merencanakan pasokan bahan baku.

6.4. Riset Akademik dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Komunitas akademik memanfaatkan data BPS sebagai bahan baku utama untuk penelitian:

• Dasar Penelitian: Banyak tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah menggunakan data BPS untuk menganalisis berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan demografi di Indonesia.
• Pengembangan Model: Para ekonom dan sosiolog menggunakan data BPS untuk membangun model-model teoretis dan empiris yang menjelaskan perilaku ekonomi atau sosial masyarakat.
• Advokasi dan Kebijakan: Hasil penelitian berbasis data BPS seringkali digunakan sebagai dasar untuk advokasi kebijakan dan rekomendasi bagi pemerintah.

6.5. Informasi Publik dan Literasi Statistik

Data BPS juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik dan literasi statistik:

• Edukasi Publik: Dengan publikasi yang mudah diakses dan dipahami, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi negara mereka, mulai dari tingkat kemiskinan di daerahnya hingga pertumbuhan ekonomi nasional.
• Mendorong Partisipasi: Masyarakat yang terinformasi dengan baik melalui data statistik cenderung lebih kritis dan partisipatif dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintah.
• Transparansi: Ketersediaan data yang terbuka dari BPS meningkatkan transparansi pemerintah dan mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat.

6.6. Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

BPS adalah lembaga kunci dalam memantau dan melaporkan kemajuan pencapaian SDGs di Indonesia. Sebagian besar indikator SDGs (lebih dari 200 indikator) memerlukan data statistik yang presisi, dan BPS adalah penyedia utama data tersebut. Mulai dari data kemiskinan (SDG 1), kelaparan (SDG 2), kesehatan (SDG 3), pendidikan (SDG 4), kesetaraan gender (SDG 5), pekerjaan layak (SDG 8), hingga data perubahan iklim (SDG 13) dan kemitraan (SDG 17), BPS menyediakan kerangka data untuk memantau capaian Indonesia terhadap target-target global ini.

Tanpa data BPS, upaya perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan nasional akan menjadi seperti berjalan di kegelapan tanpa arah. Oleh karena itu, BPS adalah salah satu institusi paling fundamental dalam arsitektur pembangunan Indonesia.

7. Tantangan dan Peluang BPS di Era Digital

Era digital membawa perubahan paradigma yang masif, dan BPS, sebagai garda terdepan statistik nasional, tidak luput dari dampak dan kebutuhan untuk beradaptasi. Transformasi digital ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi BPS.

7.1. Tantangan

1. Kualitas Data dan Sumber Data Baru:

   Munculnya beragam sumber data non-tradisional (big data dari transaksi digital, sensor, citra satelit, media sosial) menawarkan potensi informasi yang luar biasa. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan data ini dengan data statistik konvensional, memastikan kualitasnya, dan menjamin representativitasnya. Big data seringkali tidak terstruktur, heterogen, dan memiliki bias tertentu. BPS harus mengembangkan metodologi baru untuk mengolah, menganalisis, dan memvalidasi sumber data ini agar dapat digunakan secara statistik yang valid.

2. Privasi Data dan Keamanan Informasi:

   Dalam era digital, isu privasi data menjadi sangat sensitif. BPS mengumpulkan data individu dan perusahaan yang bersifat rahasia. Dengan semakin banyaknya data yang digital, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data juga meningkat. BPS harus terus memperkuat sistem keamanan siber, menerapkan protokol enkripsi data yang ketat, dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi untuk menjaga kepercayaan publik.

3. Literasi Statistik dan Misinformasi:

   Meskipun data semakin mudah diakses, kemampuan masyarakat untuk memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan data secara benar masih menjadi tantangan. Era digital juga memfasilitasi penyebaran misinformasi atau interpretasi data yang salah (hoaks statistik), yang dapat menyesatkan publik dan merusak kredibilitas data resmi. BPS perlu berperan lebih aktif dalam edukasi literasi statistik dan melawan misinformasi.

4. Peningkatan Kebutuhan Data Real-time:

   Pengambil kebijakan dan pelaku bisnis kini menuntut data yang lebih cepat dan bahkan mendekati real-time untuk merespons dinamika ekonomi dan sosial yang cepat berubah. Metodologi sensus dan survei konvensional yang memakan waktu lama mungkin tidak lagi cukup. BPS harus mencari cara untuk mempercepat proses pengumpulan dan diseminasi data tanpa mengorbankan kualitas.

5. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia:

   Adopsi teknologi baru dan metodologi canggih membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian baru, seperti ilmu data (data science), analisis big data, kecerdasan buatan (AI), dan keamanan siber. BPS menghadapi tantangan dalam merekrut, melatih, dan mempertahankan talenta-talenta di bidang ini.

7.2. Peluang

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengumpulan Data:

   Teknologi digital seperti CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), dan penggunaan citra satelit dapat secara signifikan mengurangi waktu dan biaya pengumpulan data. CAPI memungkinkan validasi data di lapangan, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses pengolahan. CAWI memungkinkan responden mengisi data secara mandiri, mengurangi beban petugas dan meningkatkan cakupan.

2. Visualisasi dan Diseminasi Data yang Lebih Baik:

   Platform digital memungkinkan BPS menyajikan data dalam bentuk visualisasi interaktif, infografis, dan dashboard yang lebih mudah dipahami dan menarik bagi berbagai kalangan pengguna. Portal data (data.bps.go.id) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) BPS adalah contoh pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan daya tarik data.

3. Pemanfaatan Big Data untuk Insight Baru:

   Dengan metodologi yang tepat, big data dapat memberikan informasi yang sangat kaya dan granular. Misalnya, data dari menara seluler untuk menganalisis mobilitas penduduk, data transaksi kartu kredit untuk melacak konsumsi, atau citra satelit untuk memantau lahan pertanian. Ini dapat melengkapi data survei dan memberikan insight baru yang tidak dapat diperoleh dari metode konvensional.

4. Peningkatan Akurasi dan Validitas Data:

   Teknologi AI dan machine learning dapat digunakan untuk otomatisasi proses validasi data, mendeteksi anomali, dan mengidentifikasi pola yang kompleks dalam set data yang besar. Ini dapat meningkatkan akurasi dan konsistensi data secara keseluruhan.

5. Kolaborasi dalam Ekosistem Data Nasional:

   Era digital mendorong kolaborasi antarlembaga. BPS memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai koordinator Sistem Statistik Nasional (SSN) dengan memanfaatkan teknologi untuk membangun platform berbagi data yang aman dan terstandardisasi dengan kementerian/lembaga lain, sehingga menciptakan ekosistem data yang lebih terintegrasi dan efisien.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, BPS terus berinvestasi pada teknologi, metodologi, dan pengembangan SDM. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi BPS untuk tetap relevan dan menjadi pelopor data statistik terpercaya di Indonesia yang maju.

8. Peran BPS dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan PBB pada tahun 2015 merupakan seruan universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. Dengan 17 tujuan dan 169 target yang terukur, implementasi SDGs sangat bergantung pada ketersediaan data statistik yang akurat dan tepat waktu untuk pemantauan dan evaluasi. Dalam konteks Indonesia, BPS memainkan peran sentral dan tak tergantikan dalam mendukung keberhasilan agenda ambisius ini.

8.1. Penyedia Data Utama untuk Indikator SDGs

Dari ribuan indikator global dan nasional SDGs, mayoritas memerlukan data statistik yang secara rutin dikumpulkan, diolah, dan diseminasi oleh BPS. BPS adalah sumber utama data untuk hampir semua tujuan SDGs, termasuk:

• SDG 1: Tanpa Kemiskinan & SDG 2: Tanpa Kelaparan: BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyediakan data kunci mengenai tingkat kemiskinan, garis kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan, konsumsi pangan, serta tingkat kerawanan pangan. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.
• SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Meskipun data kesehatan banyak dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan, BPS turut menyediakan data demografi penting (angka harapan hidup, angka kematian bayi/balita) dan data terkait akses layanan kesehatan dari Susenas.
• SDG 4: Pendidikan Berkualitas: BPS mengumpulkan data tentang partisipasi sekolah, angka melek huruf, angka putus sekolah, serta tingkat pendidikan penduduk dari Susenas dan Sensus Penduduk, yang esensial untuk memantau kemajuan pendidikan.
• SDG 5: Kesetaraan Gender: Indikator terkait partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tingkat pendidikan perempuan, serta kesenjangan gender di berbagai sektor dapat dianalisis menggunakan data BPS dari Susenas dan Sakernas.
• SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Melalui Sakernas, BPS menyediakan data vital tentang pengangguran, pekerjaan layak, sektor informal, serta produktivitas tenaga kerja. Data PDB dan berbagai indeks ekonomi lainnya dari BPS juga menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi.
• SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Data Sensus Ekonomi dan Survei Industri BPS memberikan gambaran tentang sektor manufaktur, inovasi, serta ketersediaan infrastruktur dasar.
• SDG 10: Mengurangi Kesenjangan: Data Gini Ratio dan pengeluaran per kapita dari Susenas menjadi alat utama untuk mengukur kesenjangan pendapatan di masyarakat.
• SDG 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan: BPS menyajikan data urbanisasi, akses perumahan layak, serta akses terhadap fasilitas publik di perkotaan dan perdesaan.
• SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Data BPS tentang limbah, penggunaan sumber daya, dan praktik industri dapat mendukung pemantauan pola konsumsi dan produksi.
• SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim: Meskipun BPS bukan lembaga iklim, data terkait penggunaan energi, emisi gas rumah kaca dari sektor tertentu (misalnya industri), dan data terkait bencana alam yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat mendukung pemantauan tujuan ini.
• SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi Kuat: Data BPS tentang angka kriminalitas (bekerja sama dengan kepolisian), partisipasi politik, dan akses terhadap layanan publik dapat berkontribusi pada pemantauan tujuan ini.

8.2. Pengkoordinasian dan Harmonisasi Data SDGs

Selain sebagai produsen data, BPS juga berperan sebagai koordinator utama dalam Sistem Statistik Nasional (SSN) untuk data SDGs. Ini mencakup:

• Standarisasi Metodologi dan Klasifikasi: BPS memastikan bahwa data terkait SDGs yang dihasilkan oleh berbagai kementerian/lembaga lain menggunakan metodologi dan klasifikasi yang seragam, sehingga data dapat dibandingkan dan diintegrasikan secara nasional.
• Penyusunan Metadata: BPS menyusun metadata untuk setiap indikator SDGs, menjelaskan sumber data, definisi, metode pengumpulan, dan keterbatasan, yang penting untuk transparansi dan pemahaman pengguna.
• Laporan Nasional SDGs: BPS secara aktif terlibat dalam penyusunan laporan kemajuan SDGs tingkat nasional, bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan lembaga terkait lainnya. Laporan ini menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memantau capaian dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih.

8.3. Peningkatan Kapasitas dan Diseminasi

BPS juga berupaya meningkatkan kapasitas statistik lembaga lain dalam menghasilkan data SDGs, serta memfasilitasi diseminasi data ini kepada publik.

• Pelatihan: BPS memberikan pelatihan teknis kepada staf statistik di berbagai kementerian/lembaga terkait indikator SDGs.
• Portal Data SDGs: BPS mengembangkan platform dan portal data khusus SDGs yang memudahkan akses publik terhadap indikator-indikator penting.
• Advokasi Data: BPS terus mengadvokasi pentingnya data untuk perencanaan dan monitoring SDGs kepada semua pemangku kepentingan.

Singkatnya, tanpa BPS, pemantauan dan pencapaian SDGs di Indonesia akan menghadapi kendala serius. BPS adalah tulang punggung data yang memungkinkan Indonesia mengukur kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan strategi yang tepat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik.

9. Cara Masyarakat Mengakses Data BPS

BPS berkomitmen untuk menyediakan data statistik sebagai barang publik yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kanal dan platform telah disediakan untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses. Berikut adalah cara-cara utama untuk mengakses data BPS:

9.1. Website Resmi BPS (bps.go.id)

Ini adalah gerbang utama dan terlengkap untuk informasi BPS.

• Publikasi: Tersedia ribuan publikasi statistik dalam format PDF yang dapat diunduh secara gratis, mencakup hasil sensus, survei, buletin bulanan (Berita Resmi Statistik/BRS), dan analisis tematik.
• Statistik Indikator: Bagian ini menyajikan indikator-indikator utama seperti inflasi, PDB, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan Gini Ratio, seringkali dilengkapi dengan grafik dan tabel interaktif.
• Infografis: BPS juga menyediakan infografis yang menarik dan mudah dipahami untuk menyajikan data kunci secara visual.
• Berita Resmi Statistik (BRS): Publikasi rutin yang berisi angka-angka terbaru dari survei bulanan atau triwulanan.

Alamat: www.bps.go.id

9.2. Portal Data BPS (data.bps.go.id)

Portal ini dirancang khusus untuk memudahkan pengguna mencari dan mengunduh data dalam bentuk tabel.

• Pencarian Data: Pengguna dapat mencari data berdasarkan kata kunci, topik, atau wilayah.
• Tabel Dinamis: Data disajikan dalam bentuk tabel yang dapat disesuaikan (misalnya, memilih variabel, tahun, atau wilayah) dan diunduh dalam berbagai format (Excel, CSV).
• Metadata: Setiap set data dilengkapi dengan metadata yang menjelaskan sumber, definisi, metodologi, dan unit pengukuran.
• API (Application Programming Interface): Bagi pengembang dan peneliti yang membutuhkan akses data secara terprogram, BPS menyediakan API.

Alamat: data.bps.go.id

9.3. Sistem Informasi Geografis (SIG) BPS (sig.bps.go.id)

Untuk data spasial atau berbasis lokasi, BPS menyediakan SIG.

• Peta Interaktif: Pengguna dapat melihat persebaran data statistik pada peta digital, misalnya persebaran penduduk, angka kemiskinan per desa, atau lokasi sentra pertanian.
• Analisis Spasial: Memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis sederhana berdasarkan wilayah.

Alamat: sig.bps.go.id

9.4. Layanan Statistik Terpadu (LST)

Setiap kantor BPS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) memiliki unit Layanan Statistik Terpadu.

• Perpustakaan Statistik: Pengguna dapat membaca publikasi cetak dan digital, serta mencari data melalui komputer yang disediakan.
• Konsultasi Data: Petugas BPS siap membantu pengguna dalam mencari, memahami, dan menginterpretasikan data yang dibutuhkan. Layanan ini sangat membantu bagi mereka yang belum familiar dengan statistik.
• Permintaan Data Khusus: Jika data yang dibutuhkan tidak tersedia di publikasi umum, pengguna dapat mengajukan permintaan data khusus. BPS akan mempertimbangkan permintaan tersebut, dengan tetap menjaga kerahasiaan data individu.

9.5. Media Sosial

BPS juga aktif di berbagai platform media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) untuk menyebarluaskan informasi statistik terkini, infografis, dan video penjelasan tentang data atau metodologi. Ini menjadi sarana efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan literasi statistik.

9.6. Rilis Berita Resmi Statistik (BRS)

Setiap bulan, BPS secara serentak merilis Berita Resmi Statistik (BRS) pada tanggal tertentu (biasanya awal bulan) untuk mengumumkan angka-angka indikator ekonomi dan sosial terbaru seperti inflasi, impor/ekspor, pariwisata, dan ketenagakerjaan. Rilis ini biasanya disertai dengan konferensi pers yang dapat diikuti oleh media dan publik.

Dengan berbagai saluran akses ini, BPS memastikan bahwa informasi statistik yang krusial untuk pembangunan bangsa dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Komitmen BPS terhadap transparansi dan aksesibilitas data adalah cerminan dari peran pentingnya sebagai penyedia informasi publik yang terpercaya.

10. Studi Kasus: Pemanfaatan Data BPS dalam Kebijakan Nyata

Untuk lebih memahami pentingnya BPS, mari kita lihat beberapa studi kasus bagaimana data yang dihasilkan BPS secara langsung memengaruhi kebijakan dan keputusan di Indonesia.

10.1. Penentuan Kebijakan Inflasi oleh Bank Indonesia

Salah satu data BPS yang paling ditunggu setiap awal bulan adalah angka inflasi, yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari Survei Harga Konsumen (SHK). Data inflasi ini memiliki dampak langsung pada kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).

• Data BPS: Setiap bulan, BPS merilis data IHK yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga di puluhan kota di Indonesia.
• Pemanfaatan oleh BI: Bank Indonesia menggunakan data inflasi ini sebagai salah satu indikator utama dalam menetapkan suku bunga acuan (BI Rate). Jika inflasi tinggi dan cenderung meningkat, BI mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mengerem laju pertumbuhan uang dan mengendalikan harga. Sebaliknya, jika inflasi terkendali, BI mungkin akan menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
• Dampak: Kebijakan suku bunga ini berdampak pada biaya pinjaman, investasi, dan daya beli masyarakat. Keputusan BI didasarkan pada data BPS yang akurat untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

10.2. Pengentasan Kemiskinan dan Program Bantuan Sosial

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mengentaskan kemiskinan. Data BPS adalah instrumen utama dalam merumuskan dan mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.

• Data BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS menyediakan data komprehensif tentang pengeluaran rumah tangga, karakteristik sosial, pendidikan, kesehatan, dan kondisi perumahan. Dari Susenas, BPS menghitung garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin, serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
• Pemanfaatan oleh Pemerintah: Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga lain menggunakan data kemiskinan BPS untuk:
  • Menargetkan Bantuan Sosial: Data rumah tangga miskin dari Susenas menjadi dasar bagi program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.
  • Merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan: Analisis BPS tentang profil kemiskinan (misalnya, kemiskinan di perkotaan vs perdesaan, berdasarkan sektor pekerjaan) membantu pemerintah merancang strategi yang spesifik dan efektif.
  • Mengevaluasi Keberhasilan Program: Perubahan tingkat kemiskinan setelah implementasi program dievaluasi menggunakan data Susenas periode berikutnya untuk menilai efektivitas kebijakan.
• Dampak: Data BPS membantu pemerintah dalam menyalurkan triliunan rupiah anggaran negara secara efisien untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

10.3. Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia. Data dari Sensus Pertanian (ST) BPS sangat vital dalam perencanaan di sektor ini.

• Data BPS: Sensus Pertanian yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali mengumpulkan data lengkap tentang luas lahan pertanian, jenis komoditas, jumlah rumah tangga petani, pupuk yang digunakan, dan struktur usaha pertanian. Data ini dilengkapi dengan survei pertanian rutin yang mengukur produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
• Pemanfaatan oleh Kementerian Pertanian/Lembaga Pangan:
  • Pemetaan Potensi Pertanian: Data ST membantu memetakan daerah-daerah sentra produksi komoditas tertentu, luas lahan yang tersedia, dan jenis usaha tani yang dominan.
  • Perencanaan Produksi dan Distribusi: Data produksi tanaman pangan (beras, jagung) digunakan untuk memperkirakan kebutuhan nasional, merencanakan impor/ekspor, dan mengatur distribusi pangan.
  • Program Peningkatan Produktivitas: Informasi tentang penggunaan pupuk, irigasi, dan teknologi di sektor pertanian dari BPS membantu pemerintah merancang program penyuluhan dan bantuan untuk meningkatkan produktivitas petani.
  • Kebijakan Harga Pangan: Data produksi dan harga komoditas pangan dari BPS menjadi rujukan dalam menetapkan kebijakan harga dasar atau harga acuan.
• Dampak: Data BPS memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk mencapai swasembada pangan, menstabilkan harga komoditas strategis, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

10.4. Analisis Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah

Data ketenagakerjaan dari BPS adalah dasar untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja dan perumusan kebijakan terkait upah dan penciptaan lapangan kerja.

• Data BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS dua kali setahun (Februari dan Agustus) menghasilkan data tentang tingkat pengangguran, struktur ketenagakerjaan, sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja, pendidikan tenaga kerja, dan jam kerja.
• Pemanfaatan oleh Pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan) dan Dunia Usaha:
  • Perumusan Kebijakan Pengangguran: Data BPS membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok umur atau tingkat pendidikan yang paling rentan terhadap pengangguran, sehingga program pelatihan atau penciptaan lapangan kerja dapat ditargetkan dengan lebih baik.
  • Penetapan Upah Minimum: Meskipun tidak secara langsung menetapkan, data inflasi BPS (dari SHK) dan pertumbuhan ekonomi (dari PDB) digunakan sebagai salah satu variabel kunci dalam rumus perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
  • Analisis Kebutuhan Pasar Kerja: Dunia usaha dan lembaga pendidikan menggunakan data BPS untuk memahami tren permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga dapat menyesuaikan kurikulum atau strategi rekrutmen.
• Dampak: Data BPS berkontribusi pada terciptanya pasar kerja yang lebih sehat, keadilan dalam pengupahan, dan program pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa BPS bukan sekadar pengumpul angka. Di balik setiap data yang dirilis, ada implikasi nyata terhadap kehidupan masyarakat dan arah pembangunan bangsa. Keberadaan data yang berkualitas dari BPS adalah prasyarat mutlak untuk Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

11. Kerja Sama BPS dengan Lembaga Lain: Membangun Ekosistem Data Nasional

BPS tidak bekerja sendiri dalam mengemban tugasnya. Untuk membangun Sistem Statistik Nasional (SSN) yang kuat dan terintegrasi, BPS secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga di tingkat nasional, pemerintah daerah, serta organisasi internasional. Kolaborasi ini esensial untuk melengkapi data, menghindari duplikasi, dan meningkatkan kualitas statistik secara menyeluruh.

11.1. Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Nasional

Di dalam negeri, BPS adalah pembina statistik, sehingga kerja sama dengan kementerian/lembaga lain sangat vital.

• Kementerian PPN/Bappenas: BPS adalah mitra strategis Bappenas dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Data BPS menjadi dasar penyusunan RPJPN, RPJMN, dan berbagai dokumen perencanaan lainnya. BPS juga secara aktif terlibat dalam pemantauan indikator SDGs bersama Bappenas.
• Kementerian Keuangan (Kemenkeu): BPS menyediakan data makroekonomi seperti PDB, inflasi, data impor-ekspor, dan data keuangan negara yang krusial untuk perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, dan analisis ekonomi oleh Kemenkeu.
• Bank Indonesia (BI): Hubungan BPS dan BI sangat erat, terutama dalam konteks stabilitas moneter. BPS menyediakan data inflasi (IHK) dan berbagai indikator ekonomi lainnya yang menjadi pertimbangan utama BI dalam menetapkan kebijakan suku bunga. Ada forum koordinasi rutin antara BPS dan BI untuk harmonisasi data.
• Kementerian Ketenagakerjaan: Data Sakernas dari BPS menjadi rujukan utama bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam merumuskan kebijakan terkait pasar kerja, pelatihan vokasi, dan pengupahan.
• Kementerian Pertanian/Perdagangan/Perindustrian: BPS menyediakan data sektoral yang sangat rinci dari Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi, dan survei-survei terkait yang digunakan oleh kementerian-kementerian ini untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan di sektor masing-masing.
• Kementerian Kesehatan/Pendidikan/Sosial: Data demografi, kesehatan, pendidikan, dan sosial dari Susenas dan Sensus Penduduk BPS menjadi dasar bagi program-program pembangunan manusia yang digagas oleh kementerian-kementerian ini.
• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil): BPS bekerja sama erat dengan Ditjen Dukcapil dalam memanfaatkan data registrasi penduduk untuk memperkaya dan memvalidasi data Sensus Penduduk, seperti yang dilakukan pada Sensus Penduduk 2020 dengan metode kombinasi.
• Lembaga Lain (misalnya BPOM, BNPB): BPS juga berkolaborasi dengan lembaga lain dalam pengumpulan data khusus atau pembinaan statistik di bidang tertentu, seperti data terkait obat dan makanan, atau data bencana.

Bentuk kerja sama ini tidak hanya pada penyediaan data, tetapi juga harmonisasi metodologi, penyusunan standar statistik, hingga pertukaran keahlian dan sumber daya.

11.2. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

BPS memiliki unit kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ini memungkinkan kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah (Pemda).

• Penyediaan Data Daerah: Kantor BPS daerah menyediakan data statistik spesifik untuk wilayah masing-masing, yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan evaluasi kinerja Pemda.
• Pembinaan Statistik Daerah: BPS daerah membina dan memberikan bimbingan teknis kepada instansi-instansi di lingkungan Pemda yang juga menghasilkan data statistik (statistik sektoral daerah), memastikan kualitas dan keselarasan dengan standar nasional.
• Pemanfaatan Data Administrasi Daerah: BPS berkolaborasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memanfaatkan data administrasi yang dihasilkan Pemda untuk keperluan statistik.

11.3. Kerja Sama Internasional

Sebagai bagian dari komunitas statistik global, BPS juga aktif menjalin kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga statistik negara lain.

• PBB (United Nations): BPS merupakan anggota dari United Nations Statistical Commission dan secara aktif berkontribusi dalam perumusan standar statistik internasional. BPS juga berkolaborasi dengan UN agencies (seperti UNSD, UNDP, UNFPA, UNICEF) dalam pemantauan SDGs, pengembangan metodologi, dan peningkatan kapasitas.
• Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund): Kerja sama ini terkait dengan harmonisasi standar statistik makroekonomi, penyediaan data untuk laporan ekonomi global, dan program bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas statistik.
• ASEAN Statistical System (ASS): BPS adalah anggota aktif ASS, berpartisipasi dalam harmonisasi statistik regional untuk mendukung integrasi ekonomi dan sosial di kawasan ASEAN.
• Lembaga Statistik Negara Lain: BPS menjalin hubungan bilateral dengan lembaga statistik negara-negara sahabat untuk pertukaran pengalaman, studi banding, dan kerja sama teknis.

Kerja sama ini tidak hanya memperkuat posisi BPS di kancah global, tetapi juga memastikan bahwa statistik Indonesia relevan dengan standar internasional, sehingga data dapat diperbandingkan dan digunakan dalam analisis lintas negara. Kolaborasi multiaward ini menunjukkan bahwa BPS adalah bagian integral dari ekosistem data yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun global, yang semuanya bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat demi pembangunan yang lebih baik.

12. Etika dan Integritas dalam Statistik BPS

Integritas dan etika adalah fondasi utama bagi setiap lembaga statistik, dan BPS menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek operasionalnya. Kepercayaan publik terhadap data BPS sangat bergantung pada seberapa teguh BPS memegang teguh nilai-nilai etika dan profesionalisme.

12.1. Independensi Profesional

BPS beroperasi secara independen dari tekanan politik atau kepentingan kelompok manapun.

• Tidak Memihak: BPS tidak boleh memihak pada partai politik, pemerintah yang sedang berkuasa, atau kepentingan bisnis tertentu. Angka statistik harus dihasilkan berdasarkan metodologi ilmiah dan bukti faktual, bukan untuk mendukung agenda tertentu.
• Objektivitas: Seluruh proses statistik, dari pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi, harus dilakukan secara objektif. Interpretasi data harus berdasarkan fakta, bukan opini atau keinginan.
• Transparansi Metodologi: BPS terbuka tentang metodologi yang digunakan dalam setiap sensus dan survei. Transparansi ini memungkinkan akademisi dan publik untuk memahami bagaimana data dihasilkan dan memverifikasi kualitasnya.

12.2. Kerahasiaan Data Individu

Ini adalah salah satu prinsip etika paling fundamental dalam statistik.

• Undang-Undang Kerahasiaan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik secara tegas melindungi kerahasiaan data individu. Petugas statistik BPS disumpah untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dari responden.
• Hanya Data Agregat: BPS hanya menyajikan data dalam bentuk agregat (misalnya, rata-rata, persentase) yang tidak memungkinkan identifikasi individu atau unit usaha. Data mentah individu tidak pernah dipublikasikan.
• Sanksi Hukum: Ada sanksi pidana bagi petugas BPS atau pihak lain yang dengan sengaja membocorkan atau menyalahgunakan data individu.
• Anonimitas: Dalam riset mikrodata, data dianonimkan untuk menghilangkan identitas pribadi sambil tetap memungkinkan analisis yang mendalam.

12.3. Akurasi dan Keandalan

BPS berkomitmen untuk menghasilkan data yang seakurat mungkin.

• Metodologi Ilmiah: Penggunaan metodologi statistik yang sahih, desain sampel yang representatif, dan kontrol kualitas yang ketat di setiap tahapan proses.
• Verifikasi dan Validasi: Data selalu melalui proses verifikasi dan validasi yang berlapis untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan.
• Revisi Data (jika perlu): Jika ada data yang perlu direvisi karena perbaikan metodologi atau ketersediaan informasi baru, BPS melakukannya secara transparan dengan penjelasan yang memadai.

12.4. Relevansi dan Ketepatan Waktu

Data yang relevan dan tepat waktu sangat penting agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

• Memenuhi Kebutuhan Pengguna: BPS berusaha menghasilkan data yang relevan dengan kebutuhan pembuat kebijakan, akademisi, bisnis, dan masyarakat. Survei dan sensus dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial pembangunan.
• Diseminasi Tepat Waktu: BPS berupaya merilis data sesuai jadwal yang telah ditentukan (misalnya, Berita Resmi Statistik setiap awal bulan) agar data dapat segera digunakan.

12.5. Profesionalisme dan Pengembangan Kapasitas

Petugas statistik BPS adalah tulang punggung lembaga, dan profesionalisme mereka dijaga melalui:

• Pelatihan Berkelanjutan: Petugas secara rutin mendapatkan pelatihan dalam metodologi statistik, penggunaan perangkat lunak, dan etika profesi.
• Kode Etik: Setiap petugas BPS terikat pada kode etik yang menjunjung tinggi objektivitas, integritas, dan kerahasiaan.

Dengan memegang teguh prinsip etika dan integritas ini, BPS tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga membangun kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadikan BPS sebagai sumber data statistik yang diakui dan diandalkan untuk panduan pembangunan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

13. Masa Depan Statistik Indonesia Bersama BPS

Perjalanan BPS sebagai penjaga gerbang data statistik Indonesia terus berlanjut, menghadapi tantangan dan peluang di era yang semakin kompleks dan digerakkan oleh informasi. Masa depan statistik Indonesia, dan tentu saja BPS, akan ditandai oleh beberapa tren dan pengembangan kunci.

13.1. Pemanfaatan Sumber Data Non-Tradisional

Ketergantungan pada sensus dan survei tradisional akan semakin diimbangi dengan pemanfaatan data administrasi dan big data. BPS akan terus mengembangkan metodologi untuk mengintegrasikan data dari satelit, sensor IoT (Internet of Things), catatan transaksi digital, dan media sosial. Tantangannya adalah mengembangkan algoritma yang tepat untuk mengekstrak informasi yang relevan dan memastikan kualitas serta representativitas data tersebut, sambil tetap menjaga privasi.

13.2. Pengembangan Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning)

Teknologi AI dan machine learning akan semakin diintegrasikan dalam seluruh siklus statistik. Ini dapat mencakup otomatisasi proses koding data, deteksi anomali yang lebih cepat, prediksi dan proyeksi indikator ekonomi yang lebih akurat, hingga personalisasi diseminasi data. BPS akan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang ini serta peningkatan kapasitas SDM.

13.3. Peningkatan Kualitas dan Granularitas Data Spasial

Data spasial atau geospasial akan menjadi semakin penting. BPS akan terus meningkatkan kualitas data hingga tingkatan wilayah yang lebih kecil (desa/kelurahan), dan mengintegrasikannya dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang ketimpangan regional, potensi ekonomi lokal, dan dampak kebijakan yang spesifik lokasi.

13.4. Penguatan Kolaborasi dalam Ekosistem Data Nasional

Visi BPS untuk Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu akan terus diperkuat. BPS akan menjadi koordinator yang lebih aktif dalam harmonisasi standar, metadata, dan berbagi data antar kementerian/lembaga. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem data yang sinergis, di mana data dari berbagai sumber dapat saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang Indonesia.

13.5. Peningkatan Literasi Statistik dan Transparansi

BPS tidak hanya akan memproduksi data, tetapi juga menjadi agen edukasi literasi statistik. Melalui visualisasi data yang inovatif, publikasi yang mudah dipahami, dan program-program pelatihan, BPS akan memberdayakan masyarakat untuk menggunakan data secara cerdas dan kritis. Transparansi metodologi dan akses terbuka terhadap data akan terus menjadi prioritas.

13.6. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Dunia berubah dengan cepat, dan BPS harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan data yang terus berkembang. Ini berarti BPS harus fleksibel dalam merespons isu-isu baru (misalnya, ekonomi hijau, ekonomi digital, pandemi) dengan mengembangkan indikator dan metodologi baru secara cepat.

Masa depan BPS adalah masa depan yang semakin digital, kolaboratif, dan berorientasi pada nilai. Dengan terus berinovasi, menjaga integritas, dan beradaptasi dengan perubahan, BPS akan tetap menjadi tulang punggung informasi yang kokoh bagi Indonesia untuk membuat keputusan yang tepat, merencanakan masa depan yang lebih baik, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif bagi seluruh rakyatnya. Kehadiran BPS memastikan bahwa setiap langkah menuju kemajuan bangsa didasarkan pada fondasi data yang kuat dan terpercaya.