Dwikenegaraan (Bipatride): Konsep, Manfaat, dan Tantangannya dalam Dunia Global

Ilustrasi konsep dwikenegaraan, menunjukkan dua identitas kebangsaan yang saling tumpang tindih dalam lingkaran biru kehijauan, melambangkan interkonektivitas dan kompleksitas.

Ilustrasi konsep dwikenegaraan: Dua identitas kebangsaan yang saling tumpang tindih.

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, mobilitas manusia melintasi batas-batas negara menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Perpindahan penduduk untuk tujuan pekerjaan, pendidikan, perkawinan, atau sekadar mencari kehidupan yang lebih baik, telah membentuk lanskap sosial, ekonomi, dan demografi yang kompleks. Salah satu konsekuensi menarik dari pergerakan ini adalah munculnya atau diakuinya status dwikenegaraan, atau yang sering disebut bipatride. Konsep ini, yang memungkinkan seseorang untuk secara sah menjadi warga negara dari dua negara sekaligus, bukan sekadar isu legalistik semata, melainkan merefleksikan dinamika identitas, loyalitas, hak, dan kewajiban yang berpotensi memiliki implikasi mendalam bagi individu, masyarakat, dan hubungan antarnegara. Artikel ini akan menjelajahi dwikenegaraan dari berbagai perspektif, mulai dari definisi dasar, mekanisme perolehannya, keuntungan dan tantangan yang menyertainya, hingga pendekatan hukum berbagai negara, serta prospeknya di masa depan.

I. Konsep Dasar Dwikenegaraan (Bipatride)

1.1. Definisi dan Terminologi

Dwikenegaraan, atau bipatride, adalah status hukum di mana seorang individu diakui sebagai warga negara (warga negara penuh) oleh dua negara yang berbeda secara bersamaan. Ini berbeda dengan 'multipatride' yang berarti memiliki kewarganegaraan lebih dari dua negara, meskipun dalam praktik, istilah dwikenegaraan sering digunakan secara umum untuk merujuk pada kepemilikan lebih dari satu kewarganegaraan. Esensi dari dwikenegaraan terletak pada pengakuan penuh oleh kedua yurisdiksi, yang berarti individu tersebut berhak atas hak-hak dan tunduk pada kewajiban-kewajiban yang berlaku di kedua negara tersebut. Pengakuan ini bisa bersifat otomatis berdasarkan hukum negara yang berlaku, atau melalui proses aplikasi dan persetujuan.

Penting untuk dicatat bahwa dwikenegaraan tidak sama dengan konsep ‘penduduk tetap’ atau ‘pemegang izin tinggal’. Seorang penduduk tetap mungkin memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di suatu negara, tetapi dia tidak memiliki hak politik penuh seperti memilih atau dipilih, atau kewajiban tertentu seperti wajib militer (kecuali dalam kasus-kasus tertentu atau jika ia memilih untuk menjadi warga negara melalui naturalisasi). Warga negara, di sisi lain, menikmati hak-hak fundamental dan tunduk pada semua hukum di negaranya, termasuk hak untuk memegang paspor, perlindungan diplomatik, dan hak untuk kembali tanpa syarat.

Terminologi lain yang relevan adalah ‘apolitride’ atau tanpa kewarganegaraan, yaitu kondisi di mana seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Ini adalah kebalikan ekstrem dari dwikenegaraan dan seringkali membawa kesulitan besar bagi individu yang mengalaminya, karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum atau akses ke hak-hak dasar yang diberikan oleh kewarganegaraan. Dengan demikian, dwikenegaraan dapat dilihat sebagai spektrum yang kompleks dalam studi kewarganegaraan global.

1.2. Sejarah Singkat Perkembangan Konsep Dwikenegaraan

Konsep kewarganegaraan itu sendiri berevolusi seiring dengan pembentukan negara-bangsa modern. Pada awalnya, banyak negara cenderung memberlakukan prinsip singularitas kewarganegaraan, menganggap loyalitas tunggal sebagai pilar fundamental dari eksistensi sebuah negara. Gagasan bahwa seseorang bisa memiliki loyalitas kepada dua entitas politik yang berbeda seringkali dianggap kontradiktif atau bahkan mengancam kedaulatan negara. Konvensi Den Haag mengenai Konflik Hukum Kewarganegaraan (1930) adalah salah satu upaya awal untuk menangani kompleksitas yang timbul dari berbagai hukum kewarganegaraan yang berbeda antarnegara, meskipun fokusnya lebih pada pencegahan tanpa kewarganegaraan dan pengurangan kasus dwikenegaraan.

Namun, seiring berjalannya waktu, terutama sejak paruh kedua abad yang lalu, tekanan globalisasi, peningkatan migrasi, dan kemudahan komunikasi telah mengubah pandangan ini. Banyak negara mulai melonggarkan atau bahkan secara aktif mengakui dwikenegaraan. Faktor-faktor seperti kebutuhan akan tenaga kerja, keinginan untuk mempertahankan hubungan dengan diaspora, serta pengakuan terhadap hak-hak individu dalam konteks keluarga lintas negara, menjadi pendorong utama perubahan ini. Perang Dunia Kedua dan dampaknya, serta era dekolonisasi, juga memainkan peran dalam menciptakan situasi di mana individu dapat secara tidak sengaja memperoleh dua atau lebih kewarganegaraan.

Perkembangan hukum internasional dan regional juga turut memengaruhi. Misalnya, kebebasan bergerak di Uni Eropa telah secara tidak langsung memfasilitasi status ganda bagi warganya. Saat ini, dwikenegaraan tidak lagi menjadi fenomena yang langka atau tabu, melainkan fitur umum dari sistem kewarganegaraan global. Lebih dari separuh negara di dunia sekarang mengakui atau setidaknya mentolerir dwikenegaraan sampai batas tertentu, menandakan pergeseran paradigma yang signifikan dari asumsi loyalitas tunggal.

II. Mekanisme Perolehan Dwikenegaraan

Dwikenegaraan dapat terjadi melalui berbagai cara, seringkali tanpa niat awal individu untuk memiliki dua kewarganegaraan. Mekanisme ini bervariasi tergantung pada hukum kewarganegaraan masing-masing negara, yang secara umum didasarkan pada prinsip jus soli (hak tanah) atau jus sanguinis (hak darah).

2.1. Berdasarkan Kelahiran (Jus Soli dan Jus Sanguinis)

Ini adalah salah satu cara paling umum seseorang menjadi dwikenegaraan secara otomatis sejak lahir.

2.1.1. Jus Soli (Hak Tanah)

Prinsip jus soli berarti kewarganegaraan diberikan kepada siapa saja yang lahir di wilayah teritorial suatu negara, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Negara-negara yang secara ketat menerapkan jus soli meliputi Amerika Serikat, Kanada, sebagian besar negara di Amerika Latin, dan beberapa negara Karibia.

Bagaimana ini menciptakan dwikenegaraan: Ketika seorang anak lahir di negara yang menganut jus soli (misalnya, Amerika Serikat), tetapi orang tuanya adalah warga negara dari negara lain yang menganut jus sanguinis (misalnya, Jepang, Jerman, atau Indonesia untuk anak dari pasangan WNI), maka anak tersebut secara otomatis akan memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat ia lahir (AS) dan juga kewarganegaraan dari negara orang tuanya. Ini adalah contoh klasik di mana dwikenegaraan muncul tanpa tindakan aktif dari orang tua atau anak. Negara yang menganut jus soli penuh biasanya mengakui kewarganegaraan ganda ini tanpa syarat khusus.

Implikasi dari jus soli ini sangat signifikan. Setiap anak yang lahir di AS, misalnya, memiliki hak untuk mendapatkan paspor AS dan menikmati semua hak dan kewajiban warga negara AS, terlepas dari status imigrasi orang tuanya. Hal ini sering menjadi poin perdebatan politik di negara-negara tersebut, dengan beberapa pihak menyerukan reformasi untuk membatasi jus soli guna mengurangi apa yang mereka sebut "kewarganegaraan jangkar" (anchor babies). Namun, bagi banyak negara, jus soli adalah pilar fundamental dari identitas nasional dan konsep inklusif kewarganegaraan.

2.1.2. Jus Sanguinis (Hak Darah)

Prinsip jus sanguinis berarti kewarganegaraan diberikan berdasarkan kewarganegaraan orang tua, terlepas dari tempat anak tersebut dilahirkan. Sebagian besar negara di Eropa, Asia, dan Afrika menerapkan jus sanguinis sebagai prinsip utama.

Bagaimana ini menciptakan dwikenegaraan: Jika sepasang suami-istri dari negara yang menganut jus sanguinis (misalnya, Indonesia) melahirkan anak di negara yang menganut jus soli (misalnya, Brasil), anak tersebut akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia (dari orang tuanya) dan kewarganegaraan Brasil (dari tempat lahirnya). Situasi ini juga terjadi ketika orang tua berasal dari dua negara berbeda yang keduanya menerapkan jus sanguinis, tetapi dengan perbedaan hukum dalam pewarisan kewarganegaraan. Misalnya, jika ayah warga negara A dan ibu warga negara B, dan kedua negara mengizinkan pewarisan kewarganegaraan melalui salah satu orang tua.

Bahkan di negara-negara yang secara umum melarang dwikenegaraan, seringkali ada pengecualian untuk anak-anak yang lahir dalam keadaan jus soli dan jus sanguinis ini. Misalnya, di Indonesia, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran atau lahir di luar negeri dari orang tua WNI dapat memiliki dwikenegaraan terbatas hingga usia tertentu (biasanya 18 tahun, plus satu tahun untuk memilih) sebelum harus memutuskan kewarganegaraan tunggal. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap realitas globalisasi dan kompleksitas pewarisan identitas di dunia modern.

2.2. Melalui Perkawinan

Perkawinan antarwarga negara yang berbeda adalah jalur umum lain menuju dwikenegaraan. Hukum setiap negara berbeda dalam hal ini:

Perolehan Otomatis: Beberapa negara memberikan kewarganegaraan secara otomatis kepada pasangan asing dari warganya, meskipun ini semakin jarang terjadi.
Naturalisasi yang Dipermudah: Lebih umum, negara-negara menawarkan jalur naturalisasi yang dipermudah atau dipercepat bagi pasangan asing. Setelah memenuhi persyaratan tertentu (misalnya, lama tinggal, kemampuan bahasa), pasangan asing dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan.
Pembatasan: Beberapa negara mungkin mengharuskan pasangan asing untuk melepaskan kewarganegaraan asalnya jika mereka ingin memperoleh kewarganegaraan pasangannya. Namun, jika negara asal pasangan tidak mengizinkan pelepasan atau tidak mengakui pelepasan tersebut (misalnya, jika seseorang tetap dianggap warga negara oleh negara asalnya meskipun sudah melakukan pelepasan secara formal), maka secara de facto dwikenegaraan dapat tetap terjadi.

Misalnya, seorang warga negara Jerman yang menikahi warga negara Inggris dapat mengajukan kewarganegaraan Inggris setelah beberapa tahun. Jerman biasanya mengizinkan warganya untuk memegang kewarganegaraan ganda jika diperoleh melalui perkawinan di negara lain. Dengan demikian, individu tersebut akan menjadi warga negara Jerman dan Inggris. Situasi ini menunjukkan bagaimana hukum dua negara yang saling berinteraksi dapat menghasilkan status dwikenegaraan.

2.3. Melalui Naturalisasi

Naturalisasi adalah proses di mana seseorang secara sukarela memperoleh kewarganegaraan dari negara asing. Ini adalah salah satu cara paling umum bagi imigran untuk menjadi warga negara di negara tempat mereka tinggal.

Bagaimana ini menciptakan dwikenegaraan: Dwikenegaraan terjadi melalui naturalisasi ketika negara yang memberikan naturalisasi mengizinkan kewarganegaraan ganda, dan negara asal individu tersebut juga mengizinkan warganya untuk memegang kewarganegaraan asing, atau tidak mengakui pelepasan kewarganegaraan asalnya.

Misalnya, seorang warga negara India yang telah tinggal di Australia selama bertahun-tahun dapat mengajukan naturalisasi untuk menjadi warga negara Australia. Australia mengizinkan kewarganegaraan ganda. Namun, India secara umum tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Jadi, jika individu tersebut menjadi warga negara Australia, ia akan kehilangan kewarganegaraan Indianya secara hukum. Sebaliknya, jika seorang warga negara Jerman (yang mengizinkan dwikenegaraan dalam banyak kasus) naturalisasi menjadi warga negara Kanada (yang juga mengizinkan dwikenegaraan), maka ia akan menjadi warga negara ganda.

Persyaratan naturalisasi bervariasi secara luas antar negara, mencakup periode tinggal minimum, kemampuan bahasa, pengetahuan tentang sejarah dan pemerintahan negara, dan sumpah setia. Beberapa negara juga mungkin mengharuskan individu untuk menunjukkan niat untuk berintegrasi dan berkontribusi kepada masyarakat baru.

2.4. Melalui Opsi atau Deklarasi

Beberapa negara memberikan hak kepada individu untuk memilih kewarganegaraan mereka setelah mencapai usia tertentu, terutama jika mereka lahir dengan dwikenegaraan (misalnya, melalui kombinasi jus soli dan jus sanguinis seperti kasus di Indonesia).

Anak-anak dwikenegaraan seringkali dihadapkan pada pilihan untuk mempertahankan satu kewarganegaraan setelah mereka dewasa. Jika mereka memilih untuk mempertahankan kedua kewarganegaraan, dan hukum kedua negara mengizinkannya, maka status dwikenegaraan mereka berlanjut. Jika tidak, mereka mungkin harus melepaskan salah satu. Proses "memilih" ini seringkali diatur oleh undang-undang spesifik yang memberikan batas waktu bagi individu untuk membuat keputusan, dan kegagalan untuk memilih dapat mengakibatkan kehilangan salah satu atau kedua kewarganegaraan.

Selain itu, beberapa negara mungkin memiliki program khusus di mana mantan warga negara dapat memperoleh kembali kewarganegaraan asli mereka tanpa harus melepaskan kewarganegaraan yang mereka peroleh kemudian. Hal ini seringkali terjadi untuk diaspora, yang negara asalnya ingin mempertahankan hubungan dengan mereka.

2.5. Perubahan Hukum atau Perjanjian Internasional

Perubahan dalam undang-undang kewarganegaraan suatu negara atau penandatanganan perjanjian internasional juga dapat memicu terjadinya dwikenegaraan.

Perubahan Undang-Undang Domestik: Sebuah negara yang sebelumnya melarang dwikenegaraan dapat mengubah undang-undangnya untuk mengizinkannya, baik secara penuh atau terbatas. Misalnya, Jerman baru-baru ini melonggarkan aturannya tentang dwikenegaraan. Perubahan ini dapat secara retroaktif memberikan status dwikenegaraan kepada individu yang sebelumnya kehilangan kewarganegaraan Jerman mereka saat naturalisasi di negara lain.
Suksesi Negara: Ketika sebuah negara pecah atau berubah, warga negaranya mungkin menemukan diri mereka memiliki klaim kewarganegaraan dari negara lama dan negara baru yang terbentuk. Contoh-contoh historis seperti pecahnya Uni Soviet atau Yugoslavia menciptakan situasi kompleks di mana banyak individu memiliki hak atas kewarganegaraan ganda.
Perjanjian Internasional: Meskipun jarang, perjanjian bilateral atau multilateral kadang-kadang dapat mengatur status kewarganegaraan. Misalnya, perjanjian mengenai wilayah perbatasan atau perjanjian yang melindungi hak-hak minoritas dapat berdampak pada kewarganegaraan.

Secara keseluruhan, mekanisme perolehan dwikenegaraan sangat beragam dan seringkali merupakan hasil dari interaksi antara hukum dua atau lebih negara, bukan sekadar pilihan individu. Kompleksitas ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang mendalam tentang hukum kewarganegaraan global.

III. Perspektif Hukum Internasional tentang Dwikenegaraan

Hukum internasional secara umum tidak melarang atau menganjurkan dwikenegaraan secara eksplisit. Sebaliknya, ia lebih berfokus pada bagaimana negara-negara harus menyelesaikan konflik yurisdiksi yang mungkin timbul dari status ini dan bagaimana melindungi hak-hak individu yang mungkin terpengaruh.

3.1. Kedaulatan Negara dan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan secara tradisional dianggap sebagai urusan domestik setiap negara, sebuah manifestasi fundamental dari kedaulatannya. Setiap negara memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa warganya dan dalam kondisi apa kewarganegaraan dapat diperoleh atau hilang. Prinsip ini diabadikan dalam Konvensi Den Haag mengenai Konflik Hukum Kewarganegaraan (1930), yang menyatakan bahwa "setiap Negara berhak menentukan, menurut hukumnya sendiri, siapa warganya." Oleh karena itu, hukum internasional mengakui hak negara untuk mengatur urusan kewarganegaraannya, termasuk memutuskan apakah akan mengizinkan atau melarang dwikenegaraan.

Pendekatan ini berarti bahwa tidak ada "hukum internasional" tunggal yang mewajibkan negara untuk mengakui atau menolak dwikenegaraan. Sebaliknya, keberadaan dwikenegaraan adalah hasil dari interaksi antara hukum nasional dua negara atau lebih yang memiliki aturan berbeda mengenai akuisisi dan kehilangan kewarganegaraan. Ketika seseorang memperoleh kewarganegaraan baru, negara asalnya mungkin tidak mengakui pelepasan kewarganegaraan, atau negara baru mungkin tidak peduli dengan kewarganegaraan lama, sehingga secara otomatis menciptakan status dwikenegaraan.

3.2. Konvensi dan Perjanjian Internasional yang Relevan

Meskipun tidak ada konvensi global yang secara langsung mengatur dwikenegaraan secara komprehensif, beberapa instrumen hukum internasional menyentuh aspek-aspek yang relevan:

Konvensi Den Haag mengenai Konflik Hukum Kewarganegaraan (1930): Seperti yang disebutkan, konvensi ini bertujuan untuk mengurangi kasus tanpa kewarganegaraan dan membatasi dwikenegaraan, mencerminkan pandangan yang berlaku pada saat itu bahwa kewarganegaraan tunggal adalah ideal. Namun, konvensi ini tidak sepenuhnya berhasil mencegah dwikenegaraan, melainkan mengakui bahwa konflik hukum dapat menyebabkannya.
Konvensi Eropa tentang Kewarganegaraan (1997): Ini adalah salah satu instrumen regional paling komprehensif yang membahas kewarganegaraan, termasuk dwikenegaraan. Konvensi ini mencerminkan pergeseran pandangan di Eropa, di mana dwikenegaraan semakin diterima. Konvensi ini tidak secara tegas melarang dwikenegaraan, dan bahkan mendorong negara-negara untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian kewarganegaraan ganda dalam kondisi tertentu, seperti perkawinan campuran atau kelahiran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa warga negara tidak kehilangan kewarganegaraan mereka secara otomatis ketika memperoleh kewarganegaraan lain, serta untuk mengurangi risiko tanpa kewarganegaraan.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 15): Meskipun tidak secara langsung membahas dwikenegaraan, Pasal 15 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan" dan "tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya." Prinsip ini mendukung hak individu untuk memiliki kewarganegaraan dan menghindari tanpa kewarganegaraan, yang secara tidak langsung dapat mendukung toleransi terhadap dwikenegaraan jika itu adalah cara untuk mencegah seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan.
Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Pasal 7 dan 8): Konvensi ini menegaskan hak anak untuk mendapatkan kewarganegaraan sejak lahir dan hak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan. Dalam kasus anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran atau di luar negeri, ketentuan ini dapat mendukung status dwikenegaraan sementara atau permanen jika hal itu melindungi kepentingan terbaik anak dan mencegah tanpa kewarganegaraan.

Secara keseluruhan, tren hukum internasional modern menunjukkan pergeseran dari penolakan mutlak terhadap dwikenegaraan menuju penerimaan yang lebih besar, terutama ketika hal itu mencegah tanpa kewarganegaraan atau ketika terjadi secara otomatis karena konflik hukum yang sah. Fokus utamanya adalah perlindungan individu dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dari status kewarganegaraan yang kompleks.

3.3. Konflik Hukum dan Yurisdiksi

Salah satu tantangan utama dwikenegaraan adalah potensi konflik hukum dan yurisdiksi. Ketika seseorang memiliki dua kewarganegaraan, ia berpotensi tunduk pada hukum dua negara yang berbeda secara bersamaan.

Perlindungan Diplomatik: Jika seorang dwikenegaraan berada di negara ketiga dan mengalami masalah, negara mana yang memiliki hak untuk memberikan perlindungan diplomatik? Secara umum, menurut hukum internasional, negara tempat ia memiliki "kewarganegaraan efektif" (yaitu, negara tempat ia memiliki ikatan terkuat) yang harus bertindak. Namun, jika ia berada di salah satu negara kewarganegaraannya, negara tersebut tidak akan mengakui klaim perlindungan diplomatik dari negara kewarganegaraan lainnya.
Wajib Militer: Banyak negara memiliki undang-undang wajib militer. Seorang dwikenegaraan mungkin diwajibkan untuk bertugas di militer kedua negara, meskipun perjanjian bilateral seringkali ada untuk mengatasi hal ini, memungkinkan individu untuk hanya bertugas di satu negara.
Pajak: Isu pajak adalah salah satu area konflik paling menonjol. Beberapa negara menerapkan prinsip pajak berdasarkan kewarganegaraan (misalnya, AS), yang berarti warganya harus membayar pajak AS meskipun mereka tinggal di luar negeri. Jika individu tersebut juga merupakan warga negara dari negara lain yang mengenakan pajak berdasarkan tempat tinggal, ia berpotensi menghadapi pajak ganda. Perjanjian penghindaran pajak ganda dapat membantu meringankan beban ini, tetapi tidak selalu mencakup semua situasi.
Hak dan Kewajiban Politik: Meskipun seorang dwikenegaraan mungkin memiliki hak untuk memilih dan dipilih di kedua negara, dalam praktiknya seringkali ada pembatasan atau konvensi yang mencegah seseorang untuk memegang jabatan politik penting atau strategis di kedua negara secara bersamaan, terutama jika jabatan tersebut dianggap memerlukan loyalitas tunggal.
Keamanan dan Intelijen: Dalam kasus spionase atau pengkhianatan, status dwikenegaraan dapat menjadi sangat rumit. Negara-negara mungkin memandang seorang warga negara ganda dengan kecurigaan, terutama jika salah satu negara kewarganegaraan adalah rival geopolitik.

Konflik-konflik ini menyoroti pentingnya kejelasan hukum dan, ketika mungkin, perjanjian bilateral atau multilateral untuk mengelola kerumitan dwikenegaraan. Meskipun demikian, bagi jutaan orang di seluruh dunia, dwikenegaraan adalah realitas hidup yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan ikatan dengan dua budaya dan masyarakat.

IV. Keuntungan dan Manfaat Dwikenegaraan

Dwikenegaraan, meskipun memiliki kompleksitas, menawarkan serangkaian keuntungan signifikan bagi individu yang memilikinya, serta bagi negara-negara yang mengakuinya. Manfaat ini meluas dari aspek praktis hingga dimensi identitas dan ekonomi.

4.1. Mobilitas dan Kebebasan Bergerak yang Lebih Besar

Salah satu manfaat paling jelas dari dwikenegaraan adalah peningkatan mobilitas global. Pemegang dua paspor seringkali menikmati kebebasan bergerak yang jauh lebih besar:

Kemudahan Perjalanan: Dengan dua paspor, seseorang mungkin dapat masuk ke lebih banyak negara tanpa visa atau dengan proses visa yang lebih mudah. Misalnya, seorang warga negara ganda AS-Jerman dapat bepergian bebas di sebagian besar negara di dunia tanpa visa yang memakan waktu dan biaya. Ini sangat menguntungkan bagi pelancong bisnis, akademisi, dan mereka yang memiliki keluarga di berbagai negara.
Hak Tinggal dan Bekerja: Pemegang dwikenegaraan memiliki hak untuk tinggal dan bekerja secara legal di kedua negara kewarganegaraannya tanpa perlu izin kerja, visa, atau status imigrasi. Ini membuka peluang karir dan investasi di kedua negara, serta memberikan fleksibilitas untuk memilih tempat tinggal berdasarkan kesempatan atau preferensi pribadi. Jika kondisi ekonomi di satu negara memburuk, mereka memiliki "jaring pengaman" untuk pindah dan mencari peluang di negara lain.
Akses ke Layanan Publik: Individu dapat mengakses sistem pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial lainnya di kedua negara, seringkali dengan biaya yang lebih rendah atau tanpa hambatan birokrasi yang dihadapi oleh non-warga negara. Ini bisa sangat penting dalam situasi darurat atau untuk perencanaan jangka panjang, seperti pensiun.
Fleksibilitas dalam Situasi Krisis: Dalam situasi darurat politik atau bencana alam di salah satu negara kewarganegaraannya, individu tersebut dapat memilih untuk menggunakan paspor dari negara lain untuk keluar dari wilayah tersebut atau mencari perlindungan diplomatik yang lebih efektif. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan yang tidak dimiliki oleh warga negara tunggal.

Peningkatan mobilitas ini bukan hanya kenyamanan pribadi; ia juga memfasilitasi pertukaran budaya, pengetahuan, dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat menguntungkan masyarakat global secara lebih luas.

4.2. Akses Ekonomi dan Peluang Bisnis

Dwikenegaraan membuka pintu bagi berbagai peluang ekonomi dan bisnis:

Investasi dan Kepemilikan Properti: Individu dapat dengan mudah membeli properti, mendirikan bisnis, atau berinvestasi di kedua negara tanpa batasan yang seringkali dikenakan pada investor asing. Ini dapat mencakup akses ke pinjaman bank lokal atau program dukungan pemerintah yang mungkin tidak tersedia untuk non-warga negara.
Peluang Kerja yang Luas: Dengan hak untuk bekerja di dua negara, individu memiliki pasar kerja yang jauh lebih besar. Mereka dapat memilih posisi terbaik yang sesuai dengan kualifikasi mereka, tanpa terhalang oleh persyaratan visa kerja yang ketat atau preferensi pengusaha untuk warga negara lokal. Hal ini sangat menguntungkan bagi profesional berketerampilan tinggi.
Pengembangan Bisnis Internasional: Bagi wirausahawan, dwikenegaraan dapat memfasilitasi ekspansi bisnis ke pasar baru. Memiliki akses ke jaringan bisnis, pemahaman budaya, dan sistem hukum di kedua negara dapat menjadi aset yang tak ternilai dalam menavigasi pasar global. Pengusaha dwikenegaraan dapat berfungsi sebagai jembatan antara dua ekonomi, mempromosikan perdagangan dan investasi lintas batas.
Akses ke Pasar Regional/Blok Ekonomi: Jika salah satu negara kewarganegaraan adalah bagian dari blok ekonomi besar (seperti Uni Eropa), individu tersebut tidak hanya memiliki akses ke satu negara tetapi juga ke seluruh blok tersebut, membuka peluang kerja dan bisnis di puluhan negara lain.

Aspek ekonomi ini menjadikan dwikenegaraan sangat menarik bagi banyak orang yang mencari pertumbuhan karir dan stabilitas finansial dalam ekonomi global yang terintegrasi.

4.3. Ikatan Budaya dan Sosial yang Lebih Kuat

Dwikenegaraan juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang mendalam:

Mempertahankan Identitas Asal: Bagi banyak imigran generasi pertama dan kedua, dwikenegaraan memungkinkan mereka untuk mempertahankan ikatan hukum dan emosional dengan negara asal mereka tanpa harus melepaskan identitas baru mereka. Ini membantu menjaga tradisi, bahasa, dan nilai-nilai budaya tetap hidup. Mereka tidak perlu menghadapi pilihan sulit antara "dulu" dan "sekarang".
Memperkuat Jaringan Diaspora: Negara asal seringkali melihat dwikenegaraan sebagai cara untuk mempertahankan hubungan dengan diaspora mereka di luar negeri. Diaspora dapat menjadi sumber remiten (kiriman uang), investasi, pengetahuan, dan pengaruh politik yang penting bagi negara asal. Dengan mengakui dwikenegaraan, negara-negara ini mengakui nilai dari warga negaranya di luar negeri.
Jembatan Antarbudaya: Individu dwikenegaraan sering berfungsi sebagai jembatan antarbudaya, membantu mempromosikan pemahaman dan kerja sama lintas negara. Mereka membawa perspektif unik dari kedua budaya, yang dapat memperkaya masyarakat tempat mereka tinggal dan bekerja. Kemampuan untuk memahami dan beradaptasi dengan dua atau lebih budaya sangat berharga di dunia yang semakin saling terhubung.
Kesejahteraan Keluarga: Dalam keluarga perkawinan campuran, dwikenegaraan dapat menyederhanakan kehidupan, terutama bagi anak-anak yang secara alami terhubung dengan kedua orang tua dan warisan budaya mereka. Ini mengurangi tekanan untuk memilih satu identitas di atas yang lain, memfasilitasi koneksi dengan kerabat di kedua belah pihak, dan mendukung perkembangan identitas yang lebih kaya dan kompleks.

Melalui pemertahanan ikatan budaya dan sosial, dwikenegaraan berkontribusi pada keragaman dan kekayaan global, sekaligus memberikan dukungan emosional dan komunitas bagi individu yang menjalani kehidupan lintas batas.

4.4. Perlindungan Konsuler Ganda

Aspek lain yang signifikan adalah perlindungan konsuler ganda.

Akses ke Bantuan Dua Kedutaan: Jika seorang dwikenegaraan mengalami masalah saat bepergian di negara ketiga (misalnya, penangkapan, kehilangan paspor, bencana alam), ia dapat menghubungi kedutaan atau konsulat dari kedua negara kewarganegaraannya untuk meminta bantuan. Ini memberikan lapisan perlindungan tambahan yang dapat sangat berharga dalam situasi darurat. Mereka memiliki lebih banyak opsi untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.
Fleksibilitas Hukum dan Diplomatik: Dalam kasus-kasus tertentu, memiliki kewarganegaraan ganda dapat memberikan keuntungan dalam negosiasi hukum atau diplomatik, terutama jika salah satu negara memiliki hubungan yang lebih kuat atau lebih netral dengan negara tempat masalah terjadi. Ini bisa menjadi faktor penentu dalam kasus-kasus sensitif atau ketika individu merasa bahwa satu negara lebih efektif dalam memberikan bantuan.

Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip ini memiliki batasan. Jika seorang dwikenegaraan berada di salah satu negara kewarganegaraannya, negara tersebut umumnya tidak akan mengakui hak negara kewarganegaraan lainnya untuk memberikan perlindungan diplomatik kepadanya. Misalnya, seorang warga negara ganda AS-Jerman yang ditangkap di Jerman tidak dapat meminta bantuan dari Kedutaan Besar AS untuk melawan hukum Jerman. Meskipun demikian, manfaat perlindungan konsuler di negara ketiga tetap merupakan nilai tambah yang signifikan.

Secara keseluruhan, meskipun kompleksitasnya, dwikenegaraan semakin diakui sebagai fenomena yang membawa banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat yang lebih luas, dalam konteks dunia yang semakin terglobalisasi dan saling terhubung.

V. Tantangan dan Risiko Dwikenegaraan

Meskipun dwikenegaraan menawarkan banyak keuntungan, ia juga tidak lepas dari serangkaian tantangan dan risiko yang dapat memengaruhi individu, negara, dan hubungan internasional. Konflik loyalitas, kewajiban ganda, dan kerumitan hukum adalah beberapa di antaranya.

5.1. Isu Loyalitas Ganda dan Keamanan Nasional

Salah satu kritik paling sering terhadap dwikenegaraan adalah anggapan bahwa ia menciptakan loyalitas ganda, yang dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara.

Persepsi vs. Realitas: Kekhawatiran ini seringkali bersifat persepsi. Negara-negara khawatir bahwa dalam situasi konflik atau krisis geopolitik, warga negara ganda mungkin dihadapkan pada pilihan sulit dan berpotensi memprioritaskan kepentingan salah satu negara di atas yang lain. Ini terutama menjadi masalah jika kedua negara kewarganegaraan memiliki hubungan yang tegang atau bermusuhan. Namun, dalam banyak kasus, loyalitas individu bersifat kompleks dan tidak selalu eksklusif, seringkali lebih tentang ikatan budaya atau keluarga daripada afiliasi politik yang ketat.
Akses ke Posisi Strategis: Di banyak negara, individu dwikenegaraan mungkin dilarang memegang posisi sensitif dalam pemerintahan, militer, intelijen, atau sektor-sektor kunci lainnya yang memerlukan loyalitas tunggal yang tidak terbagi. Ini adalah tindakan pencegahan yang diambil negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Misalnya, di AS, meskipun dwikenegaraan umumnya diizinkan, ia dapat menjadi hambatan untuk mendapatkan izin keamanan tingkat tinggi.
Risiko Spionase: Meskipun jarang, ada kekhawatiran bahwa individu dwikenegaraan dapat lebih rentan terhadap rekrutmen oleh agen intelijen asing atau secara tidak sengaja terlibat dalam kegiatan yang merugikan salah satu negara kewarganegaraan mereka. Negara-negara dengan hubungan yang bermusuhan mungkin menggunakan kewarganegaraan ganda sebagai alat untuk merusak lawan.

Meskipun kekhawatiran ini valid dalam beberapa konteks, banyak ahli berpendapat bahwa loyalitas adalah masalah yang lebih bernuansa daripada sekadar memiliki paspor. Seseorang dapat memiliki ikatan budaya yang kuat dengan satu negara dan loyalitas politik yang kuat terhadap negara lain tanpa kontradiksi. Namun, bagi negara, melindungi keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama.

5.2. Beban Pajak Ganda dan Kompleksitas Finansial

Sistem pajak adalah salah satu area paling rumit bagi individu dwikenegaraan, terutama jika salah satu negara menerapkan sistem pajak berbasis kewarganegaraan.

Pajak Berbasis Kewarganegaraan (Citizenship-Based Taxation - CBT): Amerika Serikat adalah satu-satunya negara maju yang secara ketat menerapkan CBT. Ini berarti warga negara AS, di mana pun mereka tinggal di dunia, wajib melaporkan dan membayar pajak penghasilan kepada pemerintah AS. Jika mereka juga warga negara dari negara lain dan menghasilkan pendapatan di sana, mereka berpotensi dikenakan pajak ganda. Meskipun ada fasilitas seperti kredit pajak asing dan pengecualian penghasilan asing (Foreign Earned Income Exclusion - FEIE) untuk mengurangi beban ganda, kepatuhan pajak tetap sangat rumit dan mahal.
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): FATCA, undang-undang AS, mewajibkan lembaga keuangan asing untuk melaporkan informasi tentang rekening yang dimiliki oleh warga negara AS kepada Internal Revenue Service (IRS). Ini telah menciptakan beban administratif yang signifikan bagi bank-bank di seluruh dunia dan dapat menyebabkan beberapa warga negara AS di luar negeri kesulitan membuka rekening bank.
Standar Pelaporan Umum (Common Reporting Standard - CRS): Meskipun bukan undang-undang AS, CRS yang dikembangkan oleh OECD adalah standar internasional untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Ini dirancang untuk memerangi penghindaran pajak dan dapat memperumit masalah privasi finansial bagi dwikenegaraan, karena informasi keuangan mereka dapat dibagi antar negara yang berpartisipasi.
Exit Tax: Beberapa negara, termasuk AS, mengenakan "exit tax" atau pajak pengasingan bagi individu yang melepaskan kewarganegaraan mereka jika mereka memiliki aset di atas ambang batas tertentu. Ini adalah upaya untuk mencegah individu kaya menghindari kewajiban pajak dengan melepaskan kewarganegaraan.

Kompleksitas ini seringkali memerlukan bantuan penasihat pajak internasional, yang dapat sangat mahal, dan bahkan mendorong beberapa orang untuk melepaskan kewarganegaraan salah satu negara untuk menyederhanakan urusan finansial mereka.

5.3. Kewajiban Wajib Militer Ganda

Wajib militer adalah kewajiban yang berpotensi memberatkan bagi dwikenegaraan.

Hukum yang Berbeda: Banyak negara memiliki sistem wajib militer universal atau selektif. Seorang dwikenegaraan yang berjenis kelamin pria mungkin diwajibkan untuk mendaftar wajib militer di kedua negara kewarganegaraannya. Ini bisa menjadi masalah besar jika kedua negara memanggilnya untuk bertugas pada waktu yang sama, atau jika salah satu negara sedang dalam konflik.
Perjanjian Bilateral: Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara memiliki perjanjian bilateral yang memungkinkan warga negara ganda untuk hanya bertugas di satu militer atau untuk menunda wajib militer di satu negara jika mereka sudah bertugas di negara lain. Namun, perjanjian semacam ini tidak universal.
Konflik Moral dan Praktis: Selain aspek hukum, ada juga konflik moral yang mendalam jika seorang individu diwajibkan untuk berjuang melawan warga negara dari salah satu negara kewarganegaraannya. Secara praktis, melayani dua militer pada waktu yang berbeda dapat sangat mengganggu kehidupan dan karir individu.

Isu wajib militer merupakan salah satu alasan utama mengapa beberapa negara masih sangat enggan untuk mengakui dwikenegaraan secara penuh.

5.4. Kompleksitas Hukum dan Administrasi

Memiliki dua kewarganegaraan dapat menyebabkan kerumitan hukum dan administrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Hukum Keluarga dan Warisan: Dalam kasus perkawinan, perceraian, atau warisan yang melibatkan dwikenegaraan, hukum dari dua negara yang berbeda mungkin berlaku, menyebabkan konflik hukum dan prosedur yang rumit. Penentuan yurisdiksi yang tepat dapat menjadi tantangan.
Sistem Identitas dan Dokumentasi: Mengelola dua paspor, kartu identitas, dan dokumen lainnya dapat membingungkan. Perbedaan nama pada dokumen, prosedur pembaharuan yang berbeda, atau persyaratan perjalanan yang bervariasi dapat menimbulkan masalah saat bepergian atau berinteraksi dengan birokrasi.
Hak dan Kewajiban Politik: Meskipun dwikenegaraan dapat memberikan hak suara di kedua negara, individu mungkin merasa sulit untuk terlibat sepenuhnya dalam proses politik di kedua negara, terutama jika mereka tidak tinggal di salah satu negara tersebut. Selain itu, ada batasan dalam memegang jabatan publik tertentu.
Birokrasi saat Berpergian: Beberapa negara mungkin memiliki aturan khusus untuk warga negara ganda mereka saat masuk atau keluar dari negara tersebut. Misalnya, beberapa negara mungkin mengharuskan warganya yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk masuk dan keluar menggunakan paspor nasional mereka, terlepas dari kewarganegaraan lainnya. Mengabaikan aturan ini bisa menyebabkan penundaan atau masalah.

Kerumitan ini memerlukan pemahaman yang cermat tentang hukum dan peraturan di kedua negara, serta perencanaan yang matang untuk menghindari masalah. Meskipun demikian, bagi sebagian besar dwikenegaraan, manfaat yang diperoleh jauh melebihi tantangan administratif yang ada.

VI. Pendekatan Berbagai Negara terhadap Dwikenegaraan

Pendekatan negara-negara di dunia terhadap dwikenegaraan sangat beragam, mencerminkan sejarah, filosofi politik, dan kepentingan nasional masing-masing. Ada negara yang secara luas menerima dwikenegaraan, ada yang menerimanya secara terbatas, dan ada pula yang melarangnya sama sekali.

6.1. Negara yang Menerima Penuh Dwikenegaraan

Banyak negara maju, khususnya di Dunia Barat, telah mengadopsi kebijakan yang liberal terhadap dwikenegaraan. Mereka melihatnya sebagai pengakuan atas realitas globalisasi dan mobilitas penduduk, serta sebagai cara untuk mempertahankan hubungan dengan diaspora dan menarik talenta.

Amerika Serikat: AS adalah salah satu negara paling terkenal yang secara luas mengakui dwikenegaraan. Konstitusinya tidak secara eksplisit melarang dwikenegaraan, dan kebijakan pemerintah secara umum mentolerirnya. Warga negara AS dapat memperoleh kewarganegaraan asing tanpa kehilangan kewarganegaraan AS mereka, meskipun mereka diharapkan untuk bersumpah setia kepada AS saat naturalisasi. Namun, seperti yang dibahas sebelumnya, AS mengenakan pajak berdasarkan kewarganegaraan, yang dapat menjadi beban finansial bagi dwikenegaraan.
Kanada: Kanada juga merupakan pendukung kuat dwikenegaraan, melihatnya sebagai cerminan masyarakat multikulturalnya. Individu dapat menjadi warga negara Kanada tanpa melepaskan kewarganegaraan asalnya, dan sebaliknya. Kebijakan ini memudahkan imigran untuk berintegrasi tanpa memutuskan ikatan dengan negara asal mereka.
Britania Raya: Inggris telah lama mengizinkan dwikenegaraan. Warga negara Inggris dapat memperoleh kewarganegaraan lain, dan warga negara asing dapat menjadi warga negara Inggris tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asli mereka. Ini sejalan dengan sejarah panjangnya sebagai negara imigrasi.
Australia dan Selandia Baru: Kedua negara ini juga menganut kebijakan dwikenegaraan yang toleran, mengizinkan warganya untuk memegang kewarganegaraan ganda dan menerima individu yang dinaturalisasi tanpa mengharuskan mereka melepaskan kewarganegaraan asalnya. Mereka melihatnya sebagai cara untuk mempertahankan hubungan dengan komunitas diaspora dan mempromosikan keragaman.
Perancis: Perancis secara historis telah menerima dwikenegaraan, melihatnya sebagai hak individu dan mengakui bahwa banyak warganya memiliki ikatan dengan negara lain.
Jerman: Jerman secara tradisional memiliki kebijakan yang lebih restriktif, umumnya mengharuskan warga negara untuk melepaskan kewarganegaraan asli saat naturalisasi. Namun, telah terjadi pergeseran signifikan. Dengan undang-undang baru yang disahkan, Jerman kini semakin mengizinkan dwikenegaraan, terutama untuk anak-anak yang lahir dari orang tua imigran di Jerman dan bagi mereka yang dinaturalisasi. Ini adalah respons terhadap kebutuhan demografis dan pengakuan atas pentingnya integrasi imigran.
Irlandia, Italia, Spanyol, Portugal, Swedia, Finlandia, Belanda, Belgia: Sebagian besar negara Uni Eropa kini menerima dwikenegaraan, baik secara penuh atau dengan pengecualian yang luas. Ini mencerminkan semangat integrasi Uni Eropa dan kebutuhan untuk mengakomodasi mobilitas warganya.

Negara-negara ini umumnya percaya bahwa keuntungan dari dwikenegaraan (seperti menarik talenta, mempertahankan hubungan diaspora, dan memfasilitasi integrasi imigran) jauh melebihi potensi risikonya.

6.2. Negara yang Menerima Terbatas Dwikenegaraan

Beberapa negara memiliki pendekatan yang lebih hati-hati, mengizinkan dwikenegaraan hanya dalam kondisi tertentu atau untuk kelompok individu tertentu.

Indonesia: Indonesia secara umum menganut prinsip kewarganegaraan tunggal bagi orang dewasa. Namun, Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan pengecualian untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran atau yang lahir di luar negeri dari orang tua WNI. Anak-anak ini dapat memiliki dwikenegaraan terbatas hingga usia 18 tahun, ditambah satu tahun untuk memilih kewarganegaraan. Setelah usia tersebut, mereka harus melepaskan salah satu kewarganegaraan. Ada pula diskusi dan usulan reformasi untuk memungkinkan dwikenegaraan bagi diaspora Indonesia, tetapi belum ada perubahan signifikan yang berlaku secara umum untuk orang dewasa.
India: India tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda penuh. Namun, mereka memiliki skema "Kewarganegaraan Luar Negeri India" (Overseas Citizenship of India - OCI) yang memberikan status mirip penduduk permanen dengan banyak hak yang sama dengan warga negara (kecuali hak memilih, memegang jabatan publik, dan membeli properti pertanian). Skema ini adalah kompromi untuk mengakomodasi diaspora India tanpa secara formal memberikan dwikenegaraan.
Pakistan: Pakistan mengizinkan dwikenegaraan dengan 20 negara tertentu yang memiliki perjanjian bilateral dengannya. Di luar negara-negara ini, dwikenegaraan tidak diakui secara hukum.
Korea Selatan: Korea Selatan secara tradisional melarang dwikenegaraan. Namun, ada pengecualian yang terbatas. Misalnya, bagi individu yang memperoleh kewarganegaraan Korea Selatan melalui naturalisasi tetapi berusia di atas 65 tahun, atau individu yang sangat berbakat dalam bidang ilmu pengetahuan atau budaya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran juga dapat mempertahankan kewarganegaraan ganda mereka sampai batas usia tertentu.
Meksiko: Meksiko mengakui "kebangsaan ganda" (dual nationality) untuk warga negara aslinya yang memperoleh kewarganegaraan lain, tetapi mereka masih dianggap sebagai warga negara Meksiko di Meksiko. Ini berbeda dengan "kewarganegaraan ganda" (dual citizenship) penuh yang tidak selalu diakui secara luas dalam semua aspek hukum. Meksiko juga memberikan kewarganegaraan berdasarkan jus soli.

Pendekatan terbatas ini sering kali merupakan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan ikatan diaspora dan realitas globalisasi dengan kekhawatiran tradisional tentang loyalitas dan keamanan nasional.

6.3. Negara yang Melarang Keras Dwikenegaraan

Beberapa negara masih berpegang teguh pada prinsip kewarganegaraan tunggal dan secara aktif melarang warganya untuk memegang kewarganegaraan lain, seringkali dengan ancaman kehilangan kewarganegaraan asli.

Tiongkok: Tiongkok tidak mengakui dwikenegaraan. Warga negara Tiongkok yang memperoleh kewarganegaraan asing secara sukarela akan kehilangan kewarganegaraan Tiongkok mereka. Kebijakan ini sangat ketat dan mencerminkan filosofi negara yang kuat tentang loyalitas tunggal.
Jepang: Jepang juga secara tradisional melarang dwikenegaraan bagi orang dewasa. Warga negara Jepang yang memperoleh kewarganegaraan asing secara sukarela diharapkan untuk melepaskan kewarganegaraan Jepang mereka. Ada perdebatan yang sedang berlangsung di Jepang mengenai apakah harus melonggarkan kebijakan ini, terutama mengingat jumlah diaspora Jepang yang signifikan.
Singapura: Singapura tidak mengizinkan dwikenegaraan bagi warga negara berusia di atas 21 tahun. Mereka yang memperoleh kewarganegaraan asing harus melepaskan kewarganegaraan Singapura mereka. Kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran tentang loyalitas dan keamanan nasional dalam konteks negara kota yang kecil.
Arab Saudi: Arab Saudi tidak mengizinkan dwikenegaraan. Warga negara Saudi yang memperoleh kewarganegaraan asing tanpa izin dari pemerintah dapat kehilangan kewarganegaraan Saudi mereka.
Estonia: Estonia memiliki kebijakan yang sangat ketat terhadap dwikenegaraan, umumnya melarangnya kecuali dalam kasus tertentu bagi mereka yang mendapatkan kewarganegaraan ganda saat lahir. Warga negara yang memperoleh kewarganegaraan asing secara sukarela akan kehilangan kewarganegaraan Estonia mereka.

Negara-negara ini seringkali beralasan bahwa kewarganegaraan tunggal adalah esensial untuk kohesi sosial, identitas nasional yang kuat, dan keamanan negara. Mereka percaya bahwa loyalitas yang terbagi dapat menimbulkan ancaman dan kerumitan yang tidak diinginkan.

Perbedaan pendekatan ini mengilustrasikan kompleksitas isu dwikenegaraan dan bagaimana ia bersinggungan dengan sejarah, budaya, dan prioritas geopolitik setiap negara. Tren global menunjukkan adanya pergeseran menuju penerimaan yang lebih luas, tetapi prinsip kedaulatan negara dalam menentukan kewarganegaraan tetap menjadi faktor dominan.

VII. Kasus Khusus dan Dinamika Modern Dwikenegaraan

Selain mekanisme perolehan umum dan pendekatan negara yang berbeda, dwikenegaraan juga muncul dalam berbagai kasus khusus dan terus berkembang seiring dengan dinamika globalisasi dan migrasi.

7.1. Anak-anak Dwikenegaraan dan Tantangan Identitas

Anak-anak yang lahir dengan dwikenegaraan, seringkali dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda atau yang lahir di negara jus soli, menghadapi tantangan dan peluang unik:

Pilihan di Usia Dewasa: Seperti di Indonesia, banyak negara memberikan dwikenegaraan terbatas kepada anak-anak ini hingga mereka mencapai usia dewasa, di mana mereka harus memilih satu kewarganegaraan. Proses ini bisa menjadi keputusan yang emosional dan sulit, karena melibatkan pemilihan identitas dan loyalitas di antara dua budaya yang mungkin sama-sama akrab bagi mereka. Pilihan ini seringkali dipengaruhi oleh tempat tinggal, pendidikan, dan rencana masa depan.
Integrasi dan Identitas Multikultural: Anak-anak dwikenegaraan seringkali tumbuh dengan identitas multikultural, fasih dalam dua bahasa atau lebih, dan akrab dengan norma-norma budaya dari kedua negara. Ini dapat menjadi aset berharga dalam masyarakat global, tetapi juga dapat menimbulkan perasaan "tidak sepenuhnya cocok" di mana pun jika mereka tidak memiliki dukungan untuk menavigasi identitas ganda mereka.
Peran Orang Tua: Orang tua memegang peran krusial dalam membantu anak-anak mereka memahami dan merangkul kedua warisan budaya mereka. Memberikan paparan terhadap bahasa, tradisi, dan cerita dari kedua belah pihak dapat membangun identitas yang kuat dan kohesif.

Meskipun keputusan untuk memilih kewarganegaraan tunggal bisa menjadi beban, bagi banyak anak, periode dwikenegaraan sementara ini adalah kesempatan untuk membangun fondasi identitas global yang kaya dan multidimensional.

7.2. Diaspora dan Kebijakan Negara Asal

Diaspora, komunitas warga negara atau keturunan warga negara yang tinggal di luar negeri, memainkan peran yang semakin penting dalam kebijakan kewarganegaraan.

Menjaga Ikatan: Banyak negara asal kini aktif berupaya mempertahankan hubungan dengan diaspora mereka melalui kebijakan dwikenegaraan atau skema serupa (seperti OCI di India). Tujuannya adalah untuk mendorong investasi, pengiriman uang, transfer pengetahuan, dan pengaruh politik. Mereka menyadari potensi besar yang dimiliki diaspora sebagai "agen" ekonomi dan budaya di negara-negara tempat mereka tinggal.
Hak Politik di Luar Negeri: Beberapa negara bahkan memperluas hak suara kepada warga negara mereka yang tinggal di luar negeri, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum negara asal mereka. Ini adalah langkah untuk mengakui bahwa kewarganegaraan tidak hanya terikat pada wilayah geografis tetapi juga pada identitas dan partisipasi politik.
Membangun Lobi Internasional: Diaspora yang terorganisir juga dapat berfungsi sebagai kelompok lobi yang efektif, memengaruhi kebijakan negara tempat mereka tinggal untuk kepentingan negara asal mereka, atau sebaliknya. Dwikenegaraan memfasilitasi peran ini dengan memberikan legitimasi hukum dan politik di kedua sisi.

Kebijakan terhadap diaspora ini mencerminkan pergeseran dari pandangan sempit tentang kewarganegaraan sebagai entitas teritorial menjadi pengakuan bahwa identitas dan loyalitas dapat melampaui batas-batas fisik.

7.3. Dampak Peristiwa Geopolitik (Contoh: Brexit)

Peristiwa geopolitik besar dapat memiliki dampak signifikan terhadap status dwikenegaraan atau mendorong peningkatan minat terhadapnya.

Brexit: Keputusan Britania Raya untuk meninggalkan Uni Eropa adalah contoh utama. Setelah Brexit, warga negara Inggris kehilangan hak kebebasan bergerak dan tinggal di 27 negara anggota UE. Banyak warga negara Inggris yang tinggal di UE, atau bahkan di Inggris tetapi ingin mempertahankan hak-hak UE mereka, mengajukan permohonan kewarganegaraan di negara-negara UE lainnya (seperti Irlandia, Jerman, atau Perancis) yang mengizinkan dwikenegaraan. Hal ini menyebabkan lonjakan signifikan dalam jumlah aplikasi kewarganegaraan, terutama bagi mereka yang memiliki keturunan dari negara UE. Mereka mencari "paspor kedua" sebagai bentuk asuransi politik dan ekonomi.
Konflik dan Krisis: Konflik bersenjata, krisis ekonomi, atau ketidakstabilan politik dapat mendorong individu untuk mencari kewarganegaraan kedua sebagai "jalur keluar" atau jaring pengaman. Kewarganegaraan kedua dapat menawarkan perlindungan yang lebih kuat, hak untuk tinggal di tempat yang lebih aman, atau akses ke sumber daya yang lebih baik.
Perubahan Kebijakan Imigrasi: Perubahan dalam kebijakan imigrasi di negara-negara tertentu juga dapat memengaruhi dinamika dwikenegaraan. Pembatasan imigrasi di satu negara mungkin mendorong individu untuk mencari jalur kewarganegaraan di negara lain yang lebih terbuka.

Peristiwa-peristiwa semacam ini menyoroti bagaimana kewarganegaraan, dan khususnya dwikenegaraan, bukan hanya masalah identitas pribadi tetapi juga instrumen praktis untuk menavigasi ketidakpastian dunia.

7.4. Kewarganegaraan Ekonomi dan Investasi

Fenomena "kewarganegaraan ekonomi" atau "kewarganegaraan melalui investasi" telah berkembang pesat.

Program CBI/CIP: Beberapa negara, seringkali negara-negara kecil di Karibia (misalnya, St. Kitts dan Nevis, Grenada) atau di Eropa (misalnya, Malta, Siprus - meskipun program Siprus telah dihentikan), menawarkan kewarganegaraan sebagai imbalan atas investasi signifikan dalam ekonomi mereka (misalnya, pembelian properti, investasi dalam bisnis, pembelian obligasi pemerintah). Program ini dirancang untuk menarik modal asing dan seringkali secara eksplisit mengizinkan dwikenegaraan.
Keuntungan bagi Investor: Bagi individu yang sangat kaya, kewarganegaraan kedua ini menawarkan berbagai keuntungan, termasuk peningkatan mobilitas (akses bebas visa ke lebih banyak negara), perencanaan pajak, diversifikasi aset, dan keamanan bagi keluarga mereka. Ini memungkinkan mereka untuk memiliki "paspor yang kuat" yang dapat memberikan akses global dan perlindungan aset.
Kritik dan Kontroversi: Program-program ini seringkali menghadapi kritik karena dianggap "menjual" kewarganegaraan, berpotensi membuka pintu bagi pencucian uang atau individu yang ingin menghindari pemeriksaan latar belakang yang ketat. Kekhawatiran ini telah menyebabkan beberapa negara memperketat peraturan atau bahkan menghentikan program mereka. Uni Eropa juga telah menyuarakan kekhawatiran tentang dampak program CBI di negara-negara anggotanya terhadap keamanan dan integritas Schengen.

Kewarganegaraan ekonomi mewakili aspek komersial dari dwikenegaraan, menunjukkan bagaimana nilai kewarganegaraan dapat diukur dalam hal keuntungan praktis dan ekonomi, di luar ikatan emosional atau historis.

VIII. Masa Depan Dwikenegaraan dalam Konteks Global

Melihat tren global dan dinamika sosial-politik, masa depan dwikenegaraan kemungkinan besar akan terus berkembang, menjadi fitur yang semakin umum dalam lanskap kewarganegaraan dunia.

8.1. Tren Global dan Penerimaan yang Meningkat

Secara keseluruhan, ada tren global yang jelas menuju penerimaan dwikenegaraan yang lebih besar.

Globalisasi yang Tak Terhentikan: Arus migrasi, perdagangan, investasi, dan informasi yang semakin intensif akan terus mendorong percampuran populasi dan identitas. Sulit bagi negara untuk sepenuhnya menahan dampak ini pada kewarganegaraan. Globalisasi telah mengubah pandangan tentang loyalitas, dari yang eksklusif dan teritorial menjadi lebih inklusif dan transnasional.
Kebutuhan Demografis dan Ekonomi: Banyak negara, terutama di Eropa dan Asia Timur, menghadapi tantangan demografis berupa populasi menua dan tingkat kelahiran rendah. Menerima dwikenegaraan dapat menjadi alat penting untuk menarik dan mempertahankan imigran serta talenta yang dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Ini adalah pengakuan pragmatis bahwa imigran seringkali enggan melepaskan ikatan mereka dengan negara asal.
Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Tanpa Kewarganegaraan: Tekanan dari norma-norma hak asasi manusia internasional untuk menghindari kasus tanpa kewarganegaraan akan terus mendorong negara-negara untuk lebih fleksibel dalam kebijakan kewarganegaraan mereka, termasuk dengan mengakui dwikenegaraan dalam situasi tertentu. Konvensi internasional yang bertujuan melindungi hak anak dan mencegah apolitride secara tidak langsung mendukung penerimaan terhadap dwikenegaraan.
Pengakuan terhadap Identitas Multikultural: Masyarakat semakin multikultural, dan pengakuan terhadap identitas ganda adalah bagian dari penghormatan terhadap keragaman ini. Pemerintah semakin menyadari bahwa memaksa pilihan antara identitas dapat merusak integrasi dan ikatan sosial.

Pergeseran ini menandakan bahwa dwikenegaraan tidak lagi dilihat sebagai anomali atau ancaman, melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dunia yang saling terhubung.

8.2. Implikasi Sosial dan Politik Jangka Panjang

Peningkatan dwikenegaraan akan memiliki implikasi sosial dan politik yang mendalam.

Reartikulasi Identitas Nasional: Konsep identitas nasional mungkin perlu direartikulasi untuk mengakomodasi loyalitas ganda. Alih-alih identitas yang kaku dan eksklusif, akan ada pengakuan yang lebih besar terhadap identitas hibrida atau berlapis. Ini bisa memicu perdebatan tentang apa artinya menjadi "warga negara" dalam konteks global.
Perubahan dalam Geopolitik: Diaspora dwikenegaraan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam hubungan internasional, berfungsi sebagai jembatan atau, dalam beberapa kasus, sebagai sumber ketegangan jika loyalitas mereka dianggap terpecah. Mereka dapat memengaruhi kebijakan luar negeri negara tempat mereka tinggal atau negara asal mereka.
Demokrasi Transnasional: Dengan hak suara yang meluas kepada warga negara di luar negeri, konsep demokrasi mungkin melampaui batas-batas geografis tradisional. Ini dapat memperkuat legitimasi politik bagi pemerintah yang ingin mempertahankan ikatan dengan diaspora mereka.
Tantangan Integrasi: Meskipun dwikenegaraan dapat membantu integrasi, ada juga kekhawatiran bahwa hal itu dapat memperlambat proses integrasi jika individu tidak merasa perlu untuk sepenuhnya berasimilasi atau terlibat dengan masyarakat baru. Keseimbangan antara mempertahankan identitas asal dan berintegrasi ke dalam masyarakat baru akan menjadi tantangan berkelanjutan.

Implikasi-implikasi ini menunjukkan bahwa dwikenegaraan adalah lebih dari sekadar isu hukum; ia adalah cerminan dari perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi dengan negara dan satu sama lain di dunia yang semakin global.

8.3. Peran Teknologi dan Komunikasi

Kemajuan teknologi dan komunikasi modern juga akan terus membentuk masa depan dwikenegaraan.

Konektivitas yang Diperkuat: Internet, media sosial, dan alat komunikasi lainnya memungkinkan individu untuk tetap terhubung erat dengan negara asal mereka, bahkan ketika mereka tinggal jauh. Ini mengurangi tekanan untuk memilih satu identitas di atas yang lain, karena mereka dapat dengan mudah mempertahankan hubungan dengan kedua budaya dan masyarakat.
Peningkatan Kesadaran dan Akses Informasi: Individu kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi tentang hukum kewarganegaraan di berbagai negara, program naturalisasi, dan cara mengelola dwikenegaraan. Ini meningkatkan kesadaran akan pilihan dan hak-hak mereka.
Layanan E-Government: Negara-negara semakin menyediakan layanan pemerintah secara daring, yang memudahkan warga negara yang tinggal di luar negeri untuk mengelola urusan administratif mereka, termasuk yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Ini mengurangi hambatan birokrasi dan memfasilitasi pemeliharaan kedua kewarganegaraan.
Debat Publik yang Lebih Luas: Teknologi juga memfasilitasi debat publik yang lebih luas tentang dwikenegaraan, memungkinkan diaspora dan ahli untuk menyuarakan pandangan mereka dan memengaruhi kebijakan.

Teknologi telah mempercepat proses globalisasi dan membuat gagasan tentang identitas transnasional menjadi lebih nyata dan dapat dipertahankan. Ini berarti bahwa dwikenegaraan akan terus menjadi pilihan yang menarik dan dapat diimplementasikan bagi banyak orang di masa mendatang.

Kesimpulan

Dwikenegaraan (bipatride) adalah fenomena yang semakin lazim dan kompleks di dunia yang terglobalisasi. Berawal dari asumsi loyalitas tunggal yang kokoh, banyak negara kini bergeser menuju penerimaan yang lebih luas terhadap status ini, baik secara penuh maupun terbatas, sebagai respons terhadap realitas migrasi, perkawinan campuran, kelahiran di luar negeri, dan kebutuhan ekonomi.

Bagi individu, dwikenegaraan menawarkan serangkaian manfaat signifikan, termasuk mobilitas global yang lebih besar, akses ke peluang ekonomi dan pendidikan di dua negara, serta kemampuan untuk mempertahankan ikatan budaya dan sosial yang berharga. Ia memberikan lapisan keamanan dan fleksibilitas yang tak ternilai dalam menavigasi lanskap global yang tidak pasti. Namun, status ini juga datang dengan tantangan, seperti potensi konflik loyalitas (terutama dalam isu keamanan nasional), beban pajak ganda yang rumit, kewajiban wajib militer ganda, dan kompleksitas administrasi hukum.

Pendekatan negara-negara terhadap dwikenegaraan bervariasi secara dramatis, mencerminkan prioritas historis, budaya, dan geopolitik masing-masing. Dari negara-negara yang secara penuh merangkulnya (seperti AS dan Kanada), hingga yang menerima terbatas (seperti Indonesia dan India), hingga yang melarang keras (seperti Tiongkok dan Jepang), keragaman ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun solusi universal untuk isu kewarganegaraan di era modern.

Dinamika modern, termasuk kasus khusus anak-anak dwikenegaraan, peran diaspora, dampak peristiwa geopolitik seperti Brexit, dan munculnya kewarganegaraan ekonomi, terus membentuk evolusi dwikenegaraan. Di masa depan, tren globalisasi yang tak terhentikan, kebutuhan demografis dan ekonomi, serta kemajuan teknologi komunikasi, kemungkinan besar akan mendorong penerimaan dwikenegaraan yang lebih luas lagi. Hal ini akan memicu reartikulasi identitas nasional dan konsep loyalitas, serta membawa implikasi sosial dan politik jangka panjang yang signifikan.

Pada akhirnya, dwikenegaraan adalah cerminan dari kompleksitas identitas manusia di abad ini, di mana batas-batas geografis menjadi semakin cair dan loyalitas dapat bersifat multipel. Memahami dwikenegaraan bukan hanya tentang memahami undang-undang, tetapi juga tentang memahami pengalaman manusia dalam menghadapi dunia yang semakin terhubung dan beragam. Bagi individu, ini adalah alat untuk beradaptasi dan berkembang; bagi negara, ini adalah tantangan dan peluang untuk mendefinisikan kembali hubungan mereka dengan warganya di era global.